TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung sikap tegas pemerintah yang menarik pulang Duta Besar RI di Brasil dan memanggil Dubes Brasil di Jakarta ke Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan protes keras atas sikap pemerintah Brasil secara tiba-tiba yang menunda penyerahan surat kepercayaan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyatakan sikap pemerintah tersebut sudah benar. "Pemberian credential adalah hak negara akreditasi, tapi pembatalan penyerahan kepada Dubes kita di saat yang bersangkutan sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dengan dubes-dubes dari negara ain adalah pelecehan diplomatik. Karena itu, kita patut memprotes keras," kata Tantowi dalam siaran pers, Sabtu, 21 Februari 2015.

Tantowi menambahkan, tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain, dan Brasil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu. Tantowi memperingatkan, tindakan emosional yang diambil pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia dan Brasil menjalin kerja sama yang baik. Pada tahun anggaran 2009-2014, Indonesia memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai. Indonesia juga memesan multi-launcher rocket system (MLRS).

"Kami akan duduk dengan Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerja sama ini ke depan jika Brasil tidak mengubah sikap," kata Tantowi.

Di bidang perdagangan, sebagai salah satu penghasil daging terbesar di dunia, Brasil saat ini sedang berusaha memasukkan dagingnya ke Indonesia. "Mereka tahu besarnya kebutuhan kita akan daging," kata Tantowi.

Dari dua bidang itu saja, Tantowi menilai, Brasil berada dalam posisi lebih membutuhkan Indonesia. Indonesia, kata dia, sedang mengalami darurat narkoba. "Pemerintah tidak boleh takut, apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan oleh Brasil dan Australia saat ini," kata Tantowi.

Pemerintah Indonesia memprotes keras tindakan pemerintah Brasil yang secara tiba-tiba menunda penyerahan surat kepercayaan Duta Besar RI terpilih Toto Riyanto. Toto diundang secara resmi untuk menyampaikan credential itu dalam upacara di Istana Presiden Brasil, Jumat, 20 Februari 2015, pukul sembilan pagi waktu Brasillia.

"Cara menunda penyerahan credential yang dilakukan oleh Menteri Lur Negeri Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia," kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya yang diterima Tempo pada Sabtu dinihari, 21 Februari 2015.

Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, pukul 22.00, untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes. Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI terpilih untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credential dipastikan oleh pemerintah Brasil.

"Indonesia sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, tidak ada negara asing atau pihak mana pun yang dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba," ucap pejabat Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya.

NATALIA SANTI