Demonstran meneriakkan slogan-slogan anti ISIS di kota Kurdi Suriah Kobani, Dusseldorf, Jerman, 11 Oktober 2014. REUTERS/Wolfgang Rattay
TEMPO.CO, Berlin - Pemerintah Jerman akan menyita kartu tanda penduduk (KTP) warganya yang dicurigai memiliki hubungan dengan teroris selama tiga tahun. Negara ini sedang berjuang menghentikan warganya bergabung dengan Negara Islam (IS) dan kelompok teroris lainnya. Warga Jerman terduga teroris juga dilarang bepergian.
Awalnya, pemerintah Jerman berencana menyita KTP terduga teroris selama 1,5 tahun, tapi mereka memperpanjang durasinya. Peristiwa penembakan di Paris yang terjadi pekan lalu menjadi momentum peraturan ini digodok. (Baca: ISIS Rilis Video Anak Kecil Eksekusi 'Intel Rusia' )
Sebelumnya, pemerintah Jerman membuat peraturan menyita paspor warganya yang terduga teroris. Namun pemerintah Jerman tidak berwenang menyita KTP yang harus dibawa warganya setiap saat.
Dengan KTP, warga Jerman bebas masuk ke negara Eropa lainnya, termasuk Turki. Turki merupakan negara yang sering dilalui ekstremis dalam perjalanan ke Irak dan Suriah.(Baca: Kapolri: 110 WNI Bergabung dengan ISIS)
Sebelumnya, Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas mengatakan akan mengajukan "tindakan yang lebih tegas" terhadap teroris "Kita harus membuat Jerman lebih aman," ujarnya. Tindakan ini dimaksudkan untuk menghukum pendukung keuangan teroris dan calon jihadis bepergian ke daerah konflik.
Pada November lalu, Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere menuturkan jumlah warga Jerman yang meninggalkan negara itu untuk bertempur bersama militan Negara Islam telah melebihi 500 orang. (Baca: ISIS Rekrut Remaja 14 Tahun untuk Bom Bunuh Diri)
"Kami memperkirakan 550 orang. Hanya, beberapa hari lalu ada 450 orang," ujar Menteri kepada saluran TV Jerman, Phoenix. "Orang-orang muda itu teradikalisasi di Jerman, dalam masyarakat ini. Itu sebabnya, pencegahan harus disertai dengan penekanan."
