CIA Awasi Lalu Lintas Transfer Uang Internasional  

Reporter

Editor

Abdul Manan

Jumat, 15 November 2013 20:00 WIB

kantor pusat CIA. golos-ameriki.ru

TEMPO.CO, Washington - Dinas intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), diam-diam mengumpulkan catatan sebagian besar transfer uang internasional yang ditangani oleh perusahaan seperti Western Union, termasuk transaksi yang keluar-masuk Amerika Serikat.

Menurut pejabat dan mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat, program rahasia CIA ini menggunakan payung hukum yang sama dengan program pengumpulan catatan telepon warga Amerika Serikat oleh National Security Agency (NSA). Program pencatatan transaksi keuangan oleh CIA mendapatkan pengesahan melalui Patriot Act dan diawasi oleh Foreign Intelligence Surveillance Court.

Beberapa rincian dari program rahasia CIA ini memang belum jelas. Tapi keberadaan program ini dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang berbicara secara anonim karena program dikategorikan rahasia.

Data tersebut tidak termasuk transfer domestik murni atau transaksi bank ke bank, kata beberapa pejabat. Pejabat lainnya, yang mengaku tidak tahu adanya program ini, mengatakan bahwa Foreign Intelligence Surveillance Court memberlakukan aturan menahan identitas orang Amerika untuk dilihat CIA dan mensyaratkan adanya hubungan dengan organisasi teroris sebelum pencarian dapat dilakukan. Pengadilan juga memandatkan bahwa data itu harus dibuang setelah beberapa tahun.

Beberapa pejabat juga mengatakan, ada lebih dari satu program pengumpulan informasi lainnya yang belum terungkap. "Komunitas intelijen melakukan pengumpulan data secara massal dalam berbagai cara yang berbeda di bawah beberapa pengesahan," kata seorang pejabat intelijen.

Dean Boyd, juru bicara CIA, menolak untuk memberi klarifikasi terkait dengan keberadaan program tersebut. Namun ia mengatakan bahwa dinas rahasia melakukan pengumpulan intelijen yang sah dengan target orang asing, bukan warga sendiri.

"CIA melindungi kepentingan bangsa dan menjunjung tinggi hak privasi orang Amerika dengan memastikan bahwa kegiatan pengumpulan intelijen terfokus pada intelijen asing dan kontraintelijen, dan dilakukan sesuai dengan hukum Amerika Serikat," katanya.

Juan Zarate, pejabat Gedung Putih dan Keuangan di bawah George W. Bush, mengatakan bahwa tidak seperti informasi telekomunikasi, secara umum pengumpulan data keuangan tidak terlalu sensitif karena pemerintah sudah mengumpulkan informasi tentang transaksi keuangan yang dilakukan di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

"Ada dasar hukum lama bagi pemerintah AS untuk mengumpulkan informasi keuangan," kata Zarate, yang juga penulis Treasury's War, buku yang berkisah tentang sikap keras AS terkait dengan pendanaan kelompok teroris. Zarate mengaku tidak mengetahui adanya program rahasia CIA ihwal transaksi keuangan itu.

Juru bicara perusahaan besar yang menangani transfer uang di luar negeri, Western Union, tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang apakah perusahaan telah diperintahkan pengadilan untuk menyerahkan catatan transaksi transfer keuangannya kepada lembaga pemerintah atau tidak. Namun ia mengatakan bahwa perusahaannya memenuhi ketentuan hukum dalam memberikan informasi .

"Kami mengumpulkan informasi konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan hukum lainnya. Pada saat yang sama, kami juga melindungi privasi konsumen kami," kata juru bicara Western Union, Luella Chavez D' Angelo.

NEW YORK TIMES | ABDUL MANAN

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya