Protes antipemerintah di Kuwait menyusul penahanan Ayyad al-Harbi yang dianggah menghina pemerintah di Twitter. rawstory.com
TEMPO.CO, Kuwait - Kuwait mendeportasi 9 aktivis kelompok Islam karena terlibat dalam unjuk rasa terhadap kedutaan Mesir. "Pemerintahan negara Teluk ini melarang keras warga asing terlibat dalam unjuk rasa," tulis koran setempat, Senin, 19 Agustus 2013.
Sembilan pria itu merupakan bagian dari 70 pengunjuk rasa yang melakuan demonstrsi di luar gedung Kedutaan Besar dan Konsulat Mesir pekan lalu. "Mereka melampiaskan amarahnya atas aksi mematikan di Kairo terhadap pendukung Presiden Mesir terguling Muhamad Mursi," papar koran Al-Rai.
Perintah pengusiran itu dikeluarkan langsung oleh Sheikh Mohammed al-Khaled, Wakil Perdana Menteri Kuwait merangkap Menteri Dalam Negeri.
Harian ini melanjutkan, hingga saat ini, polisi terus melakukan identifikasi pengunjuk rasa lainnya. Mereka kemungkina juga bakal dideportasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Kuwait terhadap warga asing.
Anggota parlemen Kuwait, Hamad al-Harshani, mengatakan, "Warga Mesir yang terlibat dalam unjuk rasa damai di Kuwait bisa dideportasi sebab unjuk rasa dapat merusak keamanan nasional."
Dalam pemberitaannya koran ini mengutip keterangan anggota parlemen Abdullah al-Tanji yang mengatakan bahwa warga harus respek terhadap hukum di negara ini serta mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Mereka tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Kendati demikian, tidak semua politisi setuju dengan perintah pengusiran warga Mesir. Anggota parlemen Hussein Kuwai'an mengatakan kepada Al-Rai, pengusiran warga Mesir merupakan pelanggaran konstitusi terhadap hak-hak menyatakan pendapat.
"Komunitas Mesir di Kuwait mendapatkan jaminan bebas berbicara," katanya. "Saya menentang pengusiran mereka dari Kuwait sebab jika kita melakukannya, itu artinya kita akan mendukung satu partai terhadap (kelompok) lainnya."
