TEMPO Interaktif, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu, 28 September 2011, mulai membahas pengajuan keanggotaan penuh Palestina di lembaga itu. Menurut Duta Besar Libanon untuk PBB Nawaf Salim, badan paling berkuasa itu akan memutuskan apakah akan merekomendasikan keanggota penuh kepada Palestina.
Rekomendasi itu memerlukan sembilan suara mendukung dari 15 anggota Dewan Keamanan dan tidak boleh ada satu pun veto dari lima negara yang memiliki hak istimewa itu (Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina).
Rekomendasi itu nantinya akan dibawa ke Sidang Majelis Umum PBB. Diperlukan dua pertiga setuju dari 193 anggota untuk mengesahkan keanggotaan penuh Palestina. Jika langkah-langkah itu berjalan muslus, Palestina yang selama ini berstatus sebagai peninjau bakal menjadi negara anggota yang memiliki hak suara penuh.
Sebelumnya, Amerika berkali-kali menyatakan akan memveto langkah Palestina itu. Pihak kuartet (Amerika, Rusia, PBB, dan Uni Eropa) sudah menyerukan agar Palestina melanjutkan kembali perundingan langsung tanpa syarat dalam waktu paling lambat sebulan mendatang.
Abbas menegaskan pihaknya siap berunding lagi jika moratorium permukiman Yahudi dilanjutkan. Namun, kenyataannya, Israel mengumumkan pembangunan 1.100 rumah baru bagi warga Yahudi di luar Garis Hijau 1947.
Bila tidak ada kemajuan dalam dua proses itu, banyak pihak mengkhawatirkan bakal muncul kekerasan baru antara Palestina dan Israel. Jauh-jauh hari, Negara Zionis itu diingatkan kemungkinan meletupnya intifadah ketiga jika pengakuan atas kedaulatan negara Palestina dengan wilayah sebelum 1967 dan beribu kota di Yerusalem Timur gagal.
