TEMPO Interaktif, Bangkok -Proposal pemberian amnesti bagi pendemo Kaus Merah, yang ambil bagian dalam demonstrasi panjang antipemerintah Thailand baru-baru ini, akibat melanggar aturan keadaan darurat menyulut kontroversi dan menunjukkan sulitnya rekonsiliasi.
Usulan dilansir oleh Departemen Investigasi Khusus (DSI) dan diikuti sebuah seruan pemerintah buat rekonsiliasi pascapemberangusan demonstrasi, yang disusul meledaknya kerusuhan dan pembakaran. Total 89 orang tewas dan 2.000 lainnya terluka sepanjang reli protes pada Maret-Mei lalu.
Mayoritas pendukung Kaus Merah adalah warga miskin kota dan petani pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri. Juragan telekomunikasi itu didepak dalam kudeta militer pada 2006 dan dihukum karena korupsi.
DSI tengah menimbang pengampunan buat demonstran yang melanggar keadaan darurat yang diberlakukan selama krisis. "Ini bakal membantu ribuan orang yang melanggar keadaan darurat yang hanya ingin berdemo, bahkan bagi mereka yang sekadar berfoto buat suka-suka di Kaus Merah," ujar Tharit Pengdit, Kepala DSI, kemarin. "Tentu saja kami tak membiarkan teroris, kelompok militan, dan perusuh yang membakar pergi begitu saja."
Pemerintah telah melabeli mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, termasuk Thaksin, sebagai teroris. Tapi Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban berhati-hati dengan menyebutkan bahwa amnesti belum secara resmi diusulkan. "Ada beberapa orang yang menyuarakan keprihatinan bahwa hal itu mungkin membuat penegakan hukum kelak lebih sulit," ujarnya. "Kita harus menimbang pendapat publik."
Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan tak ada rencana bernegosiasi dengan para teroris. Namun, dia menambahkan, "Tak ada juga rencana memburu mereka yang (berdemo secara) damai." Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chai Chidchob menilai amnesti buat pemrotes Kaus Merah yang tak didakwa teroris dimungkinkan dan bisa menjadi titik awal rekonsiliasi nasional. "RUU tentang amnesti telah diajukan Partai Bhumjaithai dan siap menjadi agenda DPR dengan pasal tambahan bila diperlukan."
Reuters | Bangkok Post | dwi arjanto
Usulan dilansir oleh Departemen Investigasi Khusus (DSI) dan diikuti sebuah seruan pemerintah buat rekonsiliasi pascapemberangusan demonstrasi, yang disusul meledaknya kerusuhan dan pembakaran. Total 89 orang tewas dan 2.000 lainnya terluka sepanjang reli protes pada Maret-Mei lalu.
Mayoritas pendukung Kaus Merah adalah warga miskin kota dan petani pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri. Juragan telekomunikasi itu didepak dalam kudeta militer pada 2006 dan dihukum karena korupsi.
DSI tengah menimbang pengampunan buat demonstran yang melanggar keadaan darurat yang diberlakukan selama krisis. "Ini bakal membantu ribuan orang yang melanggar keadaan darurat yang hanya ingin berdemo, bahkan bagi mereka yang sekadar berfoto buat suka-suka di Kaus Merah," ujar Tharit Pengdit, Kepala DSI, kemarin. "Tentu saja kami tak membiarkan teroris, kelompok militan, dan perusuh yang membakar pergi begitu saja."
Pemerintah telah melabeli mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, termasuk Thaksin, sebagai teroris. Tapi Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban berhati-hati dengan menyebutkan bahwa amnesti belum secara resmi diusulkan. "Ada beberapa orang yang menyuarakan keprihatinan bahwa hal itu mungkin membuat penegakan hukum kelak lebih sulit," ujarnya. "Kita harus menimbang pendapat publik."
Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan tak ada rencana bernegosiasi dengan para teroris. Namun, dia menambahkan, "Tak ada juga rencana memburu mereka yang (berdemo secara) damai." Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Chai Chidchob menilai amnesti buat pemrotes Kaus Merah yang tak didakwa teroris dimungkinkan dan bisa menjadi titik awal rekonsiliasi nasional. "RUU tentang amnesti telah diajukan Partai Bhumjaithai dan siap menjadi agenda DPR dengan pasal tambahan bila diperlukan."
Reuters | Bangkok Post | dwi arjanto
