TEMPO Interaktif, Bishkek - Pemerintahan sementara Kirgistan hari ini mengumumkan jadwal pemilihan umum pada 10 Oktober mendatang. Pesta demokrasi ini dilansgusngkan setelah pelaksanaan referendum untuk mengurangi kekuasaan presiden.
Menurut wakil kepala pemerintahan Omurbek Tekebayev, pembatasan itu untuk menghindari rezim diktator. Referendum itu bakal berlangsung pada 27 Juli. “Presiden tidak akan punya hak kekebalan hukum dan keluarganya tidak lagi dibiayai negara. Kepala negara bakal hidup dengan gaji sendiri,” katanya.
Dalam sistem baru anntinya, tidak boleh ada partai yang menguasai lebih dari 50 dari 90 kursi di parlemen seperti yang dimiliki partainya Kurmanbek Bakiyev saat ini.
Pemerintahan sementara ini dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Roza Otunbayeva. Ia berkuasa setelah unjuk rasa berdarah yang menewaskan l83 orang memaksa Presiden Kurmanbek Bakiyev mengasingkan diri ke Belarusia setelah sebelumnya tinggal di Kazakhstan.
Bakiyev bersumpah ia tetap presiden setelah terpilih melalui pemilu sembilan bulan lalu. Namun Otunbayeva mengancam akan menangkap dirinya jika berani pulang ke Kirgistan.
Pemerintah sementara Kyrgyzstan, yang tengah berjuang mengatasi kekerasan etnik dan menyiapkan polisi dan militer yang tangguh, meminta Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mengirimkan satuan polisi internasional. Tujuannya agar ditempatkan di negeri Asia Tengah tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat telah mengirim Robert Blake sebagai tuusan ke Kirgistan. Ia dijadwalkan bertemu dengan para pejabat negara itu Jumat dan Sabtu mendatang.
