TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mengaku mendapatkan informasi bahwa ada 8.000 tentara Korea Utara di wilayah Kursk Rusia, kata wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan PBB, Kamis, 31 Oktober 2024. "Saya punya pertanyaan yang sangat terhormat untuk kolega Rusia saya, apakah Rusia masih bersikukuh bahwa tidak ada pasukan Korea Utara di Rusia?" kata Wood.

Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang saat itu tidak menanggapi Wood. Moskow tidak membantah atau secara langsung mengonfirmasi keberadaan pasukan Korea Utara. Setelah menyangkal, Korea Utara kemudian membela diri bahwa pengerahan pasukan karena sejalan dengan hukum internasional.

Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan Agustus tahun ini, pasukan Ukraina memasuki wilayah perbatasan Rusia di Kursk dan terus menguasai wilayah tersebut.

AS, Inggris, Korea Selatan, Ukraina dan negara sekutu lainnya menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam pendirian PBB dengan mengerahkan pasukan dari Korea Utara. Ukraina pada Rabu menyebutkan tiga jenderal Korea Utara diterjunkan untuk mendampingi pasukannya di Rusia.

Utusan Rusia untuk PBB pada Rabu, 30 Oktober 2024, mempertanyakan mengapa sekutu-sekutunya seperti Korea Utara tidak dapat membantu Moskow dalam perang melawan Ukraina mengingat negara-negara Barat mengklaim hak untuk membantu Kyiv. Vassily Nebenzia menghadapi argumen keras pada pertemuan Dewan Keamanan dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, dan lainnya, yang semuanya menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam PBB yang didirikan dengan pengerahan pasukan dari Korea Utara (DPRK) untuk membantu Moskow.

Nebenzia mengatakan bahwa interaksi militer Rusia dengan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional. Rusia tidak membantah keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak Februari 2022.

"Bahkan jika semua yang dikatakan tentang kerja sama antara Rusia dan Korea Utara oleh rekan-rekan Barat kami adalah benar, mengapa Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memaksakan logika yang salah kepada semua orang bahwa mereka memiliki hak untuk membantu rezim Zelensky dan sekutu Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan hal yang sama," kata Nebenzia.

Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia dikecam oleh sekutu. "Mendukung tindakan agresi, yang sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB, adalah tindakan ilegal," ujar Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Joonkook Hwang. "Setiap kegiatan yang terkait dengan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran yang jelas terhadap berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB."

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengkonfirmasi pada Senin, 28 Oktober 2024, bahwa pasukan Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan beberapa unit telah dikerahkan ke wilayah Kursk, dan menyebut langkah tersebut sebagai "eskalasi signifikan" dalam bantuan militer Pyongyang ke Rusia.

REUTERS

Pilihan editor: Media Israel: Hizbullah Terus Menguras Israel, Perang Harus Diakhiri