TEMPO.CO, Jakarta - Shigeru Ishiba pada Selasa, 01 Oktober 2024, resmi menjadi perdana menteri Jepang yang baru. Ishiba, 67 tahun, adalah mantan menteri pertahanan Jepang yang pada pekan lalu memenangkan pemilihan perdana menteri yang dilakukan dikalangan politikus Partai Liberal Demokrat yakni partai berkuasa di Jepang. Jika tidak ada aral melintang, Ishiba akan menggelar konferensi pers pertamanya di Tokyo besok.

Ishiba sebelumnya mengatakan pemerintahannya akan melakukan pendekatan diplomasi pada sekutu dekat Jepang yakni Amerika Serikat. Dia menyerukan akan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan Washington. Ishiba mengusulkan pembentukan sebuah organisasi keamanan atau semacam NATO-nya wilayah Asia untuk menghadapi Cina. Gagasan ini bisa memancing kemarahan Beijing dan sudah kesampingkan oleh seorang pejabat senior di Amerika Serikat karena dianggap terburu-buru.

Ishiba saat ini dihadapkan pada tugas meredakan kemarahan warga Jepang atas kenaikan biaya hidup dan lesunya perekonomian. Dia juga dihadapkan pada lingkungan keamanan yang bergejolak di Asia Timur dampak naiknya pengaruh Cina dan senjata nuklir Korea Utara.

Ishiba yang seorang veteran anggota parlemen Jepang, dipandang sebagai sosok diluar partai, yang gagal empat kali dalam pencalonan sebagai perdana menteri Jepang. Dalam kabinetnya, Ishiba menggandeng rival-rivalnya di pencalonan perdana menteri Jepang dan merekrut dua perempuan untuk duduk di total 20 kursi menteri. Jumlah menteri itu lebih sedikit dibanding pemerintahan sebelumnya.

Ishiba mengambil alih partai yang sedang dilanda krisis, setelah melihat dukungan publiknya surut selama dua tahun terakhir dengan terungkapnya hubungan dengan gereja yang dicap sebagai sekte sesat oleh para kritikus dan skandal sumbangan yang tidak tercatat.

Sebagai mantan menteri pertahanan yang masuk ke parlemen pada 1986 setelah karier perbankan yang singkat, Ishiba diabaikan para perdana menteri sebelumnya, termasuk Perdana Menteri Fumio Kishida yang segera pensiun, dan alih-alih ia menjadi suara yang berbeda pendapat di partai. Ishiba telah menentang kebijakan-kebijakan termasuk peningkatan penggunaan energi nuklir dan mengkritik partainya karena tidak mengizinkan pasangan yang sudah menikah untuk menggunakan nama belakang yang berbeda.

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Kementerian Luar Negeri Komunikasi dengan WNI di Lebanon soal Kemungkinan Evakuasi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini