TEMPO.CO, Jakarta - Lebanon siap menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang melibatkan pengerahan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani yang berbatasan dengan Israel. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri sementara Najib Mikati pada Senin 30 September 2024.

“Kami menegaskan kesepakatan kami dan berjanji untuk segera menerapkan gencatan senjata dengan Israel,” kata Mikati usai pertemuan dengan Ketua Parlemen Nabih Berri di Beirut.

Ia menambahkan, Lebanon siap mengirimkan tentaranya ke wilayah selatan melalui koordinasi dengan misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).

Diadopsi pada 11 Agustus 2006, resolusi tersebut menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru (perbatasan antara Lebanon dan Israel) dan Sungai Litani, yang hanya mengizinkan tentara Lebanon dan UNIFIL untuk memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut.

Beberapa laporan media Israel muncul mengenai kemungkinan operasi darat di Lebanon selatan di tengah serangan udara besar-besaran di seluruh negeri.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan Kamis pekan lalu bahwa Tel Aviv hanya akan menerima gencatan senjata di Lebanon ketika Hizbullah diusir dari perbatasan di utara Sungai Litani dan dilucuti.

Mikati mengatakan pembicaraannya dengan Berri membahas beberapa masalah internal, termasuk situasi para pengungsi dan kebutuhan untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka.

Perdana Menteri Lebanon mengatakan dia akan bertemu dengan perwakilan dari negara-negara donor pada Selasa 1 Oktober untuk meminta bantuan bagi Lebanon.

Pihak berwenang Lebanon memperkirakan sekitar 118.800 orang mengungsi di 780 tempat penampungan di seluruh Lebanon akibat serangan Israel dalam beberapa hari terakhir.

Mikati mengatakan Lebanon akan menerima “semua sumbangan” dari sumber internasional, memastikan sumbangan tersebut akan didistribusikan secara transparan melalui PBB kepada mereka yang membutuhkan.

Dia juga menyoroti pentingnya memilih presiden baru Lebanon melalui konsensus semua pihak.

Mikati mencatat bahwa Berri meyakinkannya bahwa dia akan menyerukan sidang parlemen untuk memilih presiden yang disepakati segera setelah gencatan senjata dengan Israel tercapai.

Lebanon tidak memiliki presiden selama hampir dua tahun setelah berakhirnya masa jabatan Michel Aoun pada 2022. Parlemen yang terpecah sejauh ini tidak dapat memilih pemimpin baru.

Makiti mengadakan pembicaraan di Beirut Kamis pagi dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

“Solusinya terletak pada mengakhiri agresi Israel di Lebanon dan kembali ke seruan gencatan senjata yang dibuat baru-baru ini oleh AS dan Prancis, didukung oleh UE dan beberapa negara Arab dan asing,” ujarnya.

Sejak 23 September, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka sebut sebagai sasaran Hizbullah di seluruh Lebanon, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 6.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.

Beberapa komandan Hizbullah tewas dalam serangan Israel, termasuk pemimpinnya Hassan Nasrallah.

Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan hampir 41.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Komunitas internasional telah memperingatkan bahwa serangan Israel di Lebanon dapat meningkatkan konflik Gaza menjadi perang regional yang lebih luas.

Pilihan Editor: UNHCR: 100.000 Ribu Warga Menyelamatkan Diri dari Lebanon ke Suriah

ANADOLU