TEMPO.CO, Jakarta - Narendra Modi yang lahir pada 17 September 1950 di Vadnagar, Gujarat, India menjadi salah satu tokoh politik berpengaruh di dunia saat ini. Sebagai Perdana Menteri India sejak 2014, Modi dikenal karena pengaruhnya yang besar dalam politik India.

Pada Ahad, 9 Juni 2024 lalu, dilansir dari Majalah Tempo, politikus 74 tahun ini menjadi Perdana Menteri India kedua yang mampu memimpin selama tiga periode berturut-turut setelah Jawaharlal Nehru.

Modi terpilih lagi sebagai perdana menteri setelah partainya, Partai Bharatiya Kanata (BJP), kembali menang dalam pemilihan umum Lok Sabha, majelis rendah parlemen nasional India, pada Mei 2024. Media-media di India menyebut periode kekuasaan ketiga Modi ini sebagai Modi 3.0.

Karir Politik Narendra Modi

Dilansir dari britannica.com, sebagai Perdana Menteri India sejak 2014, Modi dikenal karena pengaruhnya yang besar dalam politik India, kebijakan ekonominya yang kontroversial, serta pencapaiannya di panggung internasional.

Modi dibesarkan di sebuah kota kecil di Gujarat. Lahir dalam keluarga pedagang sederhana, ia menunjukkan minat yang besar dalam kehidupan sosial dan politik sejak usia muda. Pada awal 1970-an, Modi bergabung dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi nasionalis Hindu yang berpengaruh.

Ia kemudian mendirikan unit Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, sayap mahasiswa RSS, di wilayahnya, yang menandai langkah awalnya dalam dunia politik. Pada 1987, Modi bergabung dengan BJP, dan dalam waktu setahun, ia diangkat sebagai sekretaris jenderal cabang BJP di Gujarat.

Perannya sangat signifikan dalam memperkuat posisi BJP di negara bagian tersebut. Pada 1990, Modi membantu BJP membentuk pemerintahan koalisi di Gujarat, yang merupakan pencapaian besar pada masa itu. Karier Modi terus melesat setelah diangkat sebagai sekretaris organisasi nasional BJP pada 1995.

Pada 2001, setelah Gujarat dilanda gempa bumi besar yang menewaskan lebih dari 20.000 orang, Modi menggantikan Keshubhai Patel sebagai Ketua Menteri Gujarat. Tantangan pertama Modi sebagai pemimpin negara bagian ini datang pada awal 2002 ketika terjadi kerusuhan komunal di Gujarat, yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar dari komunitas Muslim.

Peran Modi dalam menangani kerusuhan ini sangat kontroversial, dan dia menghadapi tuduhan bahwa pemerintahannya tidak cukup bertindak untuk menghentikan kekerasan. Meski begitu, Modi berhasil mengubah Gujarat menjadi salah satu negara bagian dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di India selama masa jabatannya.

Ia dikenal karena kebijakan pro-bisnisnya, yang menarik investasi besar ke Gujarat. Selain itu, ia mempromosikan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, yang meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin yang efisien dan visioner.

Pada 2013, Modi dipilih sebagai pemimpin kampanye BJP untuk pemilihan umum 2014. Dengan menampilkan diri sebagai sosok pragmatis yang dapat memperbaiki perekonomian India yang lesu, Modi dan BJP meraih kemenangan telak dalam pemilihan tersebut. Modi dilantik sebagai Perdana Menteri India pada 26 Mei 2014 yang menandai awal pemerintahannya di tingkat nasional.

Sebagai Perdana Menteri, Modi segera meluncurkan berbagai reformasi ekonomi dan sosial. Salah satu langkah terbesarnya adalah kampanye demonetisasi pada 2016 yang bertujuan memberantas uang hitam dan korupsi dengan menarik peredaran uang pecahan besar secara mendadak.

Langkah ini, meskipun kontroversial, berhasil meningkatkan basis pajak negara tetapi juga mengganggu perekonomian jangka pendek. Modi juga memperkenalkan Goods and Services Tax (GST) pada 2017 yang menggantikan sistem pajak lokal yang rumit dan memberikan satu pajak nasional atas barang dan jasa. Meskipun ini membantu menyederhanakan pajak, beberapa sektor bisnis kecil merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan reformasi tersebut.

Di bidang politik luar negeri, Modi memperkuat hubungan India dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara tetangga di Asia Selatan. Salah satu pencapaian diplomatik pentingnya adalah kunjungan ke Amerika Serikat pada 2014 yang menandai pemulihan hubungan setelah AS menolak memberinya visa pada 2005 karena keterlibatannya dalam kerusuhan Gujarat.

Pemerintahan Narendra Modi juga ditandai oleh peningkatan nasionalisme Hindu. Beberapa kebijakan pemerintah, seperti upaya melarang penjualan sapi untuk disembelih, diinterpretasikan sebagai usaha untuk menarik dukungan dari komunitas Hindu konservatif. Selain itu, pada 2019, pemerintahannya mencabut status khusus Jammu dan Kashmir sebuah langkah yang memicu kontroversi besar dan menimbulkan kekhawatiran atas hak-hak otonomi wilayah tersebut.

MICHELLE GABRIELA | IWAN KURNIAWAN I MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Narendra Modi 3 Periode, Perdana Menteri India Sukses Pertahankan Kekuasaannya