TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan yang dicapai setelah proposal Presiden AS Joe Biden dan keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, seorang anggota Biro Politik kelompok itu, mengatakan pada Kamis, 5 September 2024.

"Gerakan ini tidak membutuhkan dokumen atau proposal baru dari pihak mana pun," kata al-Hayya. "Penjajah harus dipaksa untuk memenuhi komitmennya."

Dia menekankan bahwa setiap kesepakatan harus merupakan akhir dari agresi dan penarikan penuh Israel dari Gaza, termasuk Koridor Philadelphia dan penyeberangan Rafah.

Selain itu, hal itu harus memastikan kembalinya para pengungsi ke rumah mereka tanpa hambatan tanpa "inspeksi," bersama dengan pemberian bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Jalur Gaza, yang mengarah pada kesepakatan pertukaran tawanan, lanjutnya.

Al-Hayya menolak "kembali ke titik awal (dalam perundingan) atau terjebak dalam sebuah siklus," yang akan melayani tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pejabat senior Hamas tersebut mendesak pemerintah AS untuk meninggalkan "bias buta" yang mendukung pendudukan Israel dan "dukungan tanpa syarat untuk pemerintah fasis Israel".

Menurut al-Hayya, kepemimpinan Hamas, bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina lainnya, telah mulai berkomunikasi dengan para mediator dan negara-negara di seluruh dunia untuk mengklarifikasi keadaan negosiasi dan penguluran dan penghindaran "Israel".

Akhirnya, al-Hayya berjanji kepada Perlawanan dan rakyat Palestina bahwa gerakan ini akan tetap teguh di meja perundingan "untuk memenuhi [aspirasi] rakyat kami," memuji keberanian dan kemauan Perlawanan.

Dia juga menekankan bahwa Hamas tidak akan membiarkan kesepakatan apa pun yang "melegitimasi kehadiran Israel di bagian mana pun di Gaza atau gagal menjamin hak-hak" rakyat Palestina.

AL MAYADEEN

Pilihan Editor: Israel Klaim 1.307 Roket dan Drone Ditembakkan dari Lebanon Selama Agustus