TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Inggris untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel dikritik habis-habisan pada Selasa dengan beberapa politisi Inggris dan kelompok-kelompok Yahudi menuduh pemerintah Partai Buruh meninggalkan Israel, sementara yang lain mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak cukup jauh.

Reaksi-reaksi yang kemudian muncul ini menunjukkan betapa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer kesulitan mengurangi ketegangan di Inggris antara kelompok-kelompok pro-Israel dan pro-Palestina.

Menteri Luar Negerinya, David Lammy, mengatakan bahwa langkah untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris untuk penjualan senjata ke Israel adalah karena ada risiko peralatan semacam itu dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Sebenarnya, jumlah yang ditangguhkan tidak banyak, hanya 30 dari 350 izin ekspor senjata yang saat ini berlaku.

Namun kepala rabi Inggris dan kelompok-kelompok Yahudi Inggris mengatakan bahwa langkah tersebut akan mendorong musuh-musuh Israel di wilayah tersebut. Para penentang perang Gaza juga mengkritik langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa ada celah yang memungkinkan Inggris untuk terus memasok suku cadang jet tempur F-35 kepada Israel.

Simon Diggins, yang pernah bertugas di angkatan darat Inggris dan mantan atase pertahanan di Afghanistan, mengatakan bahwa pemerintah mencoba untuk mengirimkan "pesan politik yang sederhana" kepada Israel mengenai cara mereka melihat perang di Gaza.

"Masalahnya adalah bahwa hal itu berisiko mengganggu semua orang dan tidak menenangkan siapa pun, dan hal itu selalu menjadi masalah bagi pemerintah," katanya.

Meskipun Inggris adalah pengekspor senjata yang lebih kecil ke Israel dibandingkan dengan AS dan Jerman, keputusan tersebut dilihat oleh beberapa analis sebagai tanda meningkatnya isolasi diplomatik Israel.

<!--more-->

Pergerakan Terbatas

Inggris, Senin, mengatakan bahwa mereka akan memblokir 30 lisensi untuk berbagai item termasuk komponen yang digunakan dalam pesawat militer, helikopter dan pesawat tak berawak menyusul tinjauan pemerintah yang menemukan kemungkinan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional oleh Israel.

Beberapa politisi Inggris dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembatasan baru ini terlalu terbatas dan pemerintah seharusnya memberlakukan larangan total atas transfer senjata.

Keputusan pemerintah untuk menyetujui izin ekspor untuk menjual senjata di Israel telah menjadi isu yang emosional di Inggris sejak dimulainya perang Israel pada tanggal 7 Oktober, ketika, menurut penghitungan Israel, para pejuang Hamas menewaskan 1.200 orang.

Serangan Israel telah meratakan sebagian besar daerah kantong berpenduduk 2,3 juta jiwa itu, dan kementerian kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas. Para pengungsi hidup dalam kondisi yang mengerikan dengan krisis kelaparan.

Ribuan orang di Inggris telah ikut serta dalam protes selama berbulan-bulan untuk menyerukan kepada pemerintah agar membatasi penjualan senjata ke Israel.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Inggris secara luas mendukung penghentian penjualan senjata ke Israel. Lebih dari 50% masyarakat mendukung keputusan tersebut dan hanya 13% yang menentangnya, demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov pada akhir Juli lalu.

Namun, keputusan Inggris juga berisiko menimbulkan perselisihan diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa keputusan Inggris tersebut memalukan dan akan membuat Hamas semakin berani.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk "mengatakan kebenaran yang paling sulit" kepada "teman-teman terdekatnya", dan menekankan bahwa Inggris tetap berkomitmen untuk mendukung Israel jika kembali diserang.

AS telah memperingatkan Inggris untuk tidak menangguhkan penjualan senjata, di tengah kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat merusak upaya untuk menengahi gencatan senjata, kata seorang sumber senior pemerintah kepada The Times.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, menolak berkomentar secara khusus mengenai keputusan Inggris tersebut, namun mengatakan kepada para wartawan bahwa AS terus mendukung kemampuan pertahanan Israel dan tidak menentukan bahwa ada hukum kemanusiaan yang dilanggar.

Pengumuman pada Senin tersebut dipandang sebagai sikap keras terbaru dari pemerintah baru Inggris terhadap Israel terkait perang Gaza.

Pada Juli, Starmer mencabut keberatan pemerintah sebelumnya terhadap upaya jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Pemerintahan Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA.

REUTERS

Pilihan Editor: Apakah Koridor Philadelphia yang Selalu Disebut-sebut Netanyahu?