TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Undang-Undang Pilkada atau UU Pilkada oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang rencananya disahkan dalam sidang paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024 menyulut aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat di Gedung DPR, Senayan Jakarta. RUU Pilkada yang awalnya direncanakan untuk disahkan pada hari itu pun akhirnya batal.

Sejumlah media asing baik media barat maupun Timur Tengah ikut melaporkan kisruhnya rencana pengesahan RUU Pilkada yang akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berikut rangkumannya.

BBC

BBC melaporkan tentang protes massal masyarakat yang menentang upaya DPR untuk membatalkan putusan MK. Dalam artikel berjudul "Indonesia: Election law changes spark mass protests", media asal Inggris ini menyebut RUU Pilkada akan menguntungkan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Jika disahkan, hal itu akan mempertahankan status quo, yang menguntungkan partai-partai dalam koalisi yang berkuasa di bawah presiden yang akan lengser, Joko "Jokowi" Widodo, dan penggantinya, Prabowo Subianto. Akibatnya, banyak pemilihan kepala daerah diperkirakan akan berlangsung tanpa persaingan,” tulis BBC.

Bloomberg

Media Amerika Serikat, Bloomberg, juga melaporkan demonstrasi menolak revisi UU Pilkada. Bloomberg bahkan menyiarkan langsung situasi protes di sekitar gedung DPR RI.

"Para demonstran berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada Kamis, merespons kemarahan publik terhadap rencana perubahan UU Pilkada yang dianggap menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo dan penerusnya, Prabowo Subianto," tulis Bloomberg.

VOA

Kemudian ada kantor berita Voice of America (VOA) yang ikut menyoroti polemik RUU Pilkada dalam artikel berjudul "Indonesia cancels ratification of controversial election law amid protests". VOA melaporkan bahwa RUU Pilkada batal disahkan setelah ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan dan menyerbu gedung parlemen.

Mereka turut mewartakan pernyataan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. “Artinya, revisi UU Pilkada dinyatakan tidak bisa dilaksanakan. Artinya, hari ini revisi UU Pilkada tidak bisa dilaksanakan,” tulis VOA.

<!--more-->

Reuters

Melalui artikel berjudul “Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage”, Reuters memberitakan Parlemen Indonesia menunda perubahan undang-undang pemilu pada hari Kamis setelah terjadi protes besar-besaran di ibu kota yang menyebabkan bentrokan dengan aparat keamanan.

Reuters juga melaporkan bahwa protes terjadi karena undang-undang baru dinilai mengurangi kekuatan oposisi terhadap Jokowi dan calon penggantinya, Prabowo Subianto. Selain itu, partai-partai pendukung Prabowo bersatu di belakang satu kandidat untuk gubernur Jakarta, sehingga memperkecil peluang Anies Baswedan untuk berkompetisi dalam pemilihan.

Al Jazeera

Media asal Timur Tengah, Al Jazeera memberitakan RUU Pilkada dalam artikel berjudul "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law”. Menurut laporan Al Jazeera, revisi UU Pilkada tersebut akan membuka jalan bagi putra bungsu Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pada November mendatang.

The Star

Sementara itu, The Star memberitakan RUU Pilkada di artikel berjudul “Indonesian Parliament adjourns as protests hit markets”. Media asal Malaysia itu melaporkan saham dan rupiah anjlok saat massa berdemonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Saham dan rupiah jatuh pada Kamis pagi (22 Agustus), ketika kepala kepolisian pusat Jakarta mengatakan setidaknya 3.200 personel polisi telah dikerahkan di seluruh kota untuk mengantisipasi bentrokan,” demikian laporan The Star.

The Straits Times

Lewat artikel berjudul "Indonesia’s Parliament delays election law changes amid widespread protests", The Straits Time menuliskan DPR menunda pengesahan RUU Pilkada setelah adanya protes masyarakat lewat “peringatan darurat” yang tersebar di media sosial.

Media asal Singapura itu juga melaporkan para demonstran memprotes RUU Pilkada di Gedung DPR. “Menyusul protes atas UU yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang tak lama lagi lengser,” tulis The Straits Times.

BBC | TEMPO | VOA | REUTERS | AL JAZEERA | THE STAR | STRAIT TIMES