TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Ukraina resmi meratifikasi Statuta Roma pada Rabu, 21 Agustus 2024, kata para pejabat, dalam sebuah tindakan yang membawa negara itu selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).

Statuta Roma merupakan konvensi yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Naskah hukum internasional itu menetapkan empat kejahatan internasional inti yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam Statuta Roma termaktub kejahatan-kejahatan tersebut tidak berlaku waktu maksimum untuk memulai proses hukum.

Sebelumnya, Ukraina telah mengakui yurisdiksi ICC, dengan menandatangani Statuta Roma pada 2000. Negara itu juga telah menekankan perlunya ratifikasi Statuta Roma melalui keputusan yang dibuat pada 2015 oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Kendati demikian, keanggotaan penuh dalam ICC merupakan bagian penting dari upaya Ukraina untuk akhirnya bergabung dengan Uni Eropa.

Hal itu juga akan memungkinkan pihak berwenang menghukum lebih efektif para tersangka penjahat perang Rusia di tengah invasi Moskow terhadap Ukraina, menurut anggota parlemen Oleksiy Honcharenko.

Ratifikasi tersebut didukung oleh 281 anggota parlemen, dengan satu suara menentang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan paket rancangan undang-undang tentang ratifikasi itu pada awal Agustus. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku 60 hari setelah diterima oleh sekretaris jenderal PBB.

Ratifikasi tersebut diadopsi dengan ketentuan Ukraina tidak akan mengakui yurisdiksi pengadilan atas warga negara Ukraina dalam kasus kejahatan perang selama tujuh tahun setelah adopsi resminya.

“Dengan mengambil langkah ini, Ukraina menunjukkan komitmennya yang teguh untuk memperkuat keadilan internasional,” kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba di media sosial X. “Dengan ratifikasi Statuta Roma, Ukraina juga mengambil langkah penting lainnya untuk bergabung dengan UE.” Statuta Roma telah diratifikasi oleh 124 negara – tidak termasuk Rusia, yang menarik kembali tanda tangannya pada 2016. Dengan ratifikasi ini, Ukraina menjadi negara anggota ke-125 dalam Statuta Roma.

Pada Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova, sebagai pejabat Rusia yang diduga mengawasi deportasi paksa sedikitnya puluhan ribu anak Ukraina ke Rusia dan wilayah yang diduduki Rusia.

ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Sergei Shoigu, sekretaris Dewan Keamanan Rusia (sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan), dan Valery Gerasimov, kepala Staf Umum tentara Rusia, atas kejahatan perang terhadap Ukraina. Kuleba mengatakan Ukraina telah bekerja sama secara efektif dengan ICC untuk memastikan akuntabilitas yang komprehensif atas semua kekejaman Rusia yang dilakukan selama agresi di Ukraina.

KYIV INDEPENDENT | REUTERS

Pilihan editor: Kecelakaan Bus di Iran Tewaskan 28 Jemaah Syiah dari Pakistan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini