Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Baru dan Termuda Thailand

Jumat, 16 Agustus 2024 17:30 WIB

Kandidat perdana menteri terkemuka Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra, berdiri di samping inkubator yang berisi bayinya yang baru lahir, Prutthasin Sooksawas, saat konferensi pers di Bangkok, Thailand, 3 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - Pemula dalam gelanggang politik Paetongtarn Shinawatra resmi menjadi perdana menteri terbaru Thailand setelah mendapat dukungan dari parlemen pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ketua Partai Pheu Thai itu merupakan bagian dari keluarga politikus dan miliarder Shinawatra. Di usia 37 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand.

Pheu Thai dan para sekutunya memegang 314 kursi di parlemen, sehingga Paetongtarn membutuhkan persetujuan lebih dari separuhnya 493 anggota parlemen untuk menjadi perdana menteri. Jumlah itu berhasil ia dapatkan dengan 51% suara.

Paetongtarn ditunjuk sebagai perdana menteri hanya dua hari setelah sekutunya, Srettha Thavisin, dicopot dari jabatan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Thailand karena pelanggaran etik berat.

Selain menyandang titel perdana menteri termuda Thailand, ia juga merupakan perdana menteri perempuan kedua dan anggota keluarga Shinawatra ketiga yang menduduki jabatan tersebut. Ia adalah putri dan keponakan dari dua mantan perdana menteri, Thaksin dan Yingluck Shinawatra. Kakak ipar dari Thaksin dan Yingluck, Somchai Wongsawat, juga sempat menjabat perdana menteri sebelum dilarang berpolitik oleh Mahkamah Konstitusi pada 2008.

Ayah Paetongtarn, yang memimpin Thailand mulai 2001, digulingkan dalam kudeta militer pada 19 September 2006. Thaksin dan partainya dilarang melakukan aktivitas politik, dan pebisnis itu kemudian hidup dalam pengasingan di luar negeri selama 15 tahun. Nasib serupa menimpa adik Thaksin, Yingluck, yang ditahan di kamp militer selama beberapa hari setelah pemerintahannya digulingkan oleh kudeta militer pada Mei 2014.

Semasa muda, Paetongtarn menemani Thaksin dalam pekerjaan politik di seluruh negeri dan menyerap pengetahuan politik darinya. Saat tumbuh dewasa, ia menyebut “DNA Thaksin” sebagai salah satu faktor pendorongnya untuk memasuki dunia politik.

Paetongtarn resmi terjun ke dunia politik sebagai pewaris politik Thaksin, sementara kakak laki-lakinya yang bernama Panthongtae Shinawatra meniti karier sebagai pebisnis. Paetongtarn menjadi ketua Komite Penasihat Partisipasi dan Inovasi untuk Pheu Thai pada 28 Oktober 2021, kemudian mengambil peran sebagai kepala proyek Keluarga Pheu Thai pada 20 Maret 2022.

Bersama Srettha Thavisin dan Chaikasem Nitisiri, ia diajukan sebagai kandidat Partai Pheu Thai untuk perdana menteri dalam pemilu 2023. Kemudian, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Strategi Soft Power Nasional pada 13 September 2023, dan menjadi pemimpin Partai Pheu Thai pada 27 Oktober 2023.

Perempuan yang dikenal dengan nama kecil Ung Ing itu lahir di Bangkok pada 21 Agustus 1986. Ia bersekolah di Saint Joseph Convent School untuk sekolah menengah pertama dan Mater Dei School untuk sekolah menengah atas.

Paetongtarn kemudian lulus dengan gelar sarjana dalam Ilmu Politik, Sosiologi, dan Antropologi dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Chulalongkorn pada 2008, dan melanjutkan studinya di Inggris. Ia memperoleh gelar MSc dalam Manajemen Hotel Internasional dari Universitas Surrey.

Ia merupakan pemegang saham utama dan direktur di beberapa perusahaan milik keluarganya, termasuk SC Asset Corporation. Setelah menikah dengan Pitaka Suksawat, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan dan laki-laki.



THE NATION | REUTERS

Pilihan editor: CEO Starbucks Laxman Narasimhan Mundur AKibat Penjualan Merosot Tajam, Brian Niccol Menggantikannya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Advertising
Advertising

Berita terkait

Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Sipil Gugat UU Konservasi ke Mahkamah Konstitusi

5 jam lalu

Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Sipil Gugat UU Konservasi ke Mahkamah Konstitusi

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat gugat UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ke Mahkamah Kosntitusi.

Baca Selengkapnya

Denny Indrayana Sebut UU Wantimpres dan Kementerian Negara yang Baru Disahkan Punya 4 Cacat

12 jam lalu

Denny Indrayana Sebut UU Wantimpres dan Kementerian Negara yang Baru Disahkan Punya 4 Cacat

Undang-Undang Wantimpres dan Kementerian Negara yang baru disahkan DPR dinilai memiliki 4 kecacatan yang rentan digugat ke MK.

Baca Selengkapnya

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

13 jam lalu

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa sosok Hamdan Zoelva?

Baca Selengkapnya

Thailand Larang Pemotretan Prewedding dan Iklan di Kuil Kerajaan

20 jam lalu

Thailand Larang Pemotretan Prewedding dan Iklan di Kuil Kerajaan

Terletak di dekat Istana Agung Thailand dan Wat Pho, Bangkok, Wat Rajabopit dibangun pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn (Rama V) pada 1869

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

3 hari lalu

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

3 hari lalu

KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

KPU harus segera membuat peraturan mengenai aturan teknis kampanye di kampus itu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya

Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

3 hari lalu

Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.

Baca Selengkapnya

Perdana Menteri Yordania Mundur dari Jabatan Beberapa Hari Setelah Terpilih

4 hari lalu

Perdana Menteri Yordania Mundur dari Jabatan Beberapa Hari Setelah Terpilih

PM Yordania mundur dari jabatannya hanya beberapa hari setelah diambil sumpah.

Baca Selengkapnya

Junta Myanmar Mohon Bantuan Asing untuk Atasi Banjir Mematikan

5 hari lalu

Junta Myanmar Mohon Bantuan Asing untuk Atasi Banjir Mematikan

Pemimpin junta Myanmar mengajukan permintaan bantuan asing yang jarang terjadi, untuk mengatasi banjir mematikan.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK yang Diajukan Novel Baswedan dkk, Berikut Pendapat Pakar Hukum

6 hari lalu

MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK yang Diajukan Novel Baswedan dkk, Berikut Pendapat Pakar Hukum

MK menolak permohonan untuk mengubah syarat batas usia capim KPK yang diajukan Novel Baswedan dkk. Apa kata pengamat hukum ini?

Baca Selengkapnya