TEMPO.CO, Jakarta - Israel pada Kamis 8 Agustus 2024 mengatakan akan mencabut status diplomatik delapan diplomat Norwegia yang bermarkas di Tel Aviv dan bertugas menangani Otoritas Palestina. Kementerian luar negeri Israel berdalih pencabutan ini dilakukan karena "perilaku anti-Israel" Oslo sejak dimulainya serangan ke Gaza.

Norwegia, yang mengakui negara Palestina pada Mei, mengecam tindakan Israel sebagai "ekstrem" dan memperingatkan konsekuensi negatif pada hubungan bilateral.

Menurut Kemlu Israel, langkah dramatis tersebut merupakan tanggapan atas pengakuan Oslo terhadap negara Palestina serta "komentar keras oleh pejabat senior Norwegia" baru-baru ini.

Duta Besar Norwegia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri di Yerusalem dan diberitahu bahwa akreditasi para diplomat tersebut akan dicabut dalam tujuh hari dan visa mereka dalam tiga bulan. Kedelapan orang tersebut diberi pilihan untuk mengajukan akreditasi baru.

"Ada harga yang harus dibayar untuk perilaku anti-Israel. Alih-alih memerangi terorisme Palestina setelah 7 Oktober dan mendukung perjuangan Israel melawan poros kejahatan Iran — Norwegia memilih untuk memberi penghargaan kepada para pembunuh dan pemerkosa Hamas dalam bentuk pengakuan negara Palestina," kata Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam sebuah pernyataan.

“Norwegia menjalankan kebijakan sepihak terkait masalah Palestina – oleh karena itu saya memerintahkan penghentian semua perwakilan terhadap Otoritas Palestina atas nama kedutaan Norwegia di Israel,” ujar Katz.

“Mereka yang menyerang kami dan menjalankan kebijakan sepihak terhadap kami akan membayar harganya,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa Oslo telah “bergabung dengan gugatan tidak berdasar di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Menanggapi hal tersebut, menteri luar negeri Norwegia mengatakan pada Kamis bahwa keputusan Israel merupakan “tindakan ekstrem yang terutama memengaruhi kemampuan kami untuk membantu penduduk Palestina,” dan memperingatkan bahwa hal itu akan “memiliki konsekuensi bagi hubungan kami dengan pemerintah Netanyahu.”

"Kami sedang mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil Norwegia untuk menanggapi situasi yang kini diciptakan oleh pemerintahan Netanyahu," kata Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide dalam sebuah pernyataan.

Berbicara dengan The Times of Israel, seorang diplomat Eropa yang ditempatkan di Israel juga menyatakan keprihatinannya atas keputusan Israel.

"Pertanyaannya adalah apakah Israel akan melakukan hal yang sama dengan semua 143 negara yang mengakui Palestina," kata diplomat itu dengan syarat anonim. "Setiap inisiatif untuk memblokir dialog Barat dengan Otoritas Palestina tidak membantu dalam situasi saat ini; dialog diperlukan.”

Norwegia, bersama dengan Spanyol dan Irlandia, secara resmi mengakui negara Palestina pada akhir Mei, dalam sebuah langkah yang menurut Eide merupakan “tonggak sejarah dalam hubungan antara Norwegia dan Palestina.”

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menanggapi dengan menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah untuk terorisme,” dengan mencatat bahwa jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Palestina mendukung pembantaian 7 Oktober dan menuduh bahwa Palestina yang merdeka “akan menjadi negara teroris.”

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Katz menolak permintaan Eide untuk mengunjungi Israel, dengan mengatakan keputusan itu dibuat sebagai protes terhadap serangkaian keputusan pemerintah Norwegia yang berkaitan dengan perang melawan Hamas di Gaza.

Katz menunjuk pengakuan Norwegia atas negara Palestina, kegagalan memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris, dan dukungan terhadap kasus Israel di Den Haag sebagai alasan penolakannya untuk mengizinkan Eide memasuki negara itu dalam kunjungan resmi.

Selama perang di Gaza, Eide telah mengkritik perilaku Israel. Sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri terhadap kelompok teror Hamas, Norwegia memberikan suara mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 Oktober yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza — di samping pembebasan sandera yang ditawan Hamas — bahkan sebelum serangan darat Israel dimulai.

Pada Selasa, Norwegia mengajukan amicus brief untuk mendukung yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional di Palestina.

ICC telah menerima permintaan dari 70 negara, organisasi, dan individu untuk mengajukan amicus brief terkait keputusan Jaksa ICC Karim Khan untuk mengajukan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas (dari ketiganya, hanya Yahya Sinwar yang masih hidup).

Pada Januari, kabinet Netanyahu menyetujui rencana untuk mentransfer dana pajak Palestina ke Norwegia yang ditunjuk oleh Otoritas Palestina (PA) untuk ditransfer ke stafnya di Gaza, tetapi Israel menolak untuk melepaskannya karena khawatir dana tersebut dapat mencapai Hamas.

Setelah pengakuan Norwegia terhadap negara Palestina, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan pembatalan mekanisme yang dibentuk dengan Norwegia. Pada Ahad, ia memerintahkan penyitaan sekitar NIS 100 juta dana pajak yang dimaksudkan untuk ditransfer ke Otoritas Palestina, dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada keluarga korban teror.

Pada Rabu, situs berita Ynet melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri akan mengakhiri pengaturan ini dengan Norwegia terkait masalah tersebut.

Pilihan Editor: Dana Pensiun Norwegia Stop Investasi karena Buldoser Caterpillar Dipakai dalam Perang Gaza

TIMES OF ISRAEL | YNET