TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Bangladesh setelah gelombang unjuk rasa di negara itu memburuk. Sampai Minggu, 21 Juli 2024, seluruh WNI di Bangladesh dalam keadaan selamat.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya dan KBRI Dhaka telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.

Sebelumnya, Kepala HAM PBB Volker Turk mendesak akuntabilitas dan dialog setelah adanya laporan kekerasan mematikan dalam aksi protes mahasiswa di Bangladesh pada Jumat, 19 Juli 2024.

“Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum HAM internasional,” kata Turk.

Setidaknya ada 30 korban tewas pada Jumat, 19 Juli 2024 berdasarkan sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Unjuk rasa mahasiswa di Bangladesh dipicu pemberlakuan sistem kuota, di mana 30 persen kursi CPNS diperuntukkan bagi putra dan cucu para pejuang yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan 1971.Unjuk rasa berubah kemarahan warga mengingat tingginya angka pengangguran di Bangladesh pada kelompok usia muda. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa, tidak sekolah atau tidak bekerja.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding pada Minggu 21 Juli 2024 ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen.

Bangladesh telah memberlakukan jam malam di seluruh negeri itu dan mengerahkan militernya ketika jumlah korban tewas akibat gelombang unjuk rasa mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Jam malam mulai berlaku pada Jumat tengah malam, 19 Juli 2024, dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi. Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 06.00 pagi untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga Minggu, 21 Juli 2024, 04.00 dini hari.

Selain pemberlakuan jam malam, Pemerintah Bangladesh juga memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband untuk sementara demi meredam gelombang unjuk rasa.

Pilihan editor: Panggil Mahasiswa yang Demo Isu Korupsi, Rektor UPN Veteran Jakarta Bilang Cuma Menasihati

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini