TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih, Keir Starmer diperkirakan akan mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Starmer disebut akan membatalkan upaya Inggris untuk menunda keputusan ICC terkait penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza.

Keir Starmer, perdana menteri baru Inggris berbicara kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Netanyahu pada hari Minggu. Starmer berbicara kepada Abbas tentang penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya nyawa yang menghancurkan di Gaza. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Palestina memiliki hak untuk berdaulat.

Ia juga berbicara melalui telepon dengan Netanyahu. Starmer mendesak Netanyahu untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ia juga menekankan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif.

Starmer menyatakan pula kekhawatirannya atas perang yang sedang berlangsung antara "Israel" dengan Hizbullah. "Sangat penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati," katanya.

Inggris diberi waktu hingga 12 Juli oleh majelis praperadilan ICC untuk menyampaikan klaim mereka secara lengkap. Namun di bawah pemerintahan yang baru, Inggris sepertinya akan mencabut penundaan atas permintaan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.

Dalam percakapan melalui telepon dengan Abbas dan Netanyahu, Starmer menekankan pula perlunya gencatan senjata dan solusi dua negara. Israel tidak menunjukkan keinginan untuk menghentikan perang yang menghancurkan yang telah menewaskan lebih dari 38.000 orang.

“Kebutuhan yang jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pengembalian sandera, dan peningkatan segera dalam volume bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil," ujar Starmer kepada Netanyahu.

Sebagai pemimpin oposisi, Starmer dituduh tidak menyerukan gencatan senjata, sejalan dengan Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak. Ia menyerukan gencatan senjata pada Februari setelah tekanan publik yang kuat beberapa bulan setelah menentang resolusi gencatan senjata di Parlemen Inggris.

Ia juga dituduh menolak memberikan tiket kepada beberapa anggota Partai Buruh yang pro-Palestina, termasuk mantan ketua partai Jeremy Corbyn. Setidaknya lima kandidat pro-Palestina, termasuk Corbyn, memenangkan pemilu sebagai kandidat independen.

Starmer dikritik karena mengatakan Israel "berhak" untuk memutus pasokan air dan listrik ke Gaza dalam podcast LBC Oktober lalu. Seorang juru bicara Partai Buruh membantah Starmer membenarkan blokade air dan listrik. Komentar Starmer ini disebutu merupakan tanggapan atas pertanyaan tentang hak Israel untuk membela diri.

Menurut kantor berita Wafa, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui Negara Palestina. Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwegia menjadi negara Eropa terakhir yang melakukannya pada akhir Mei.

AL MAYADEEN | AL JAZEERA

Pilihan editor: Pemenang Nobel Sarankan Joe Biden Mengundurkan Diri dari Pilpres AS 2024