TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi curiga ada upaya strategis dan sistematis dari Israel untuk “menghabisi” Palestina, mulai dari pelemahan badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) hingga penyingkiran solusi dua negara antara Israel dan Palestina sebagai jalan keluar dari pertempuran. Berbicara dalam kuliah umum “Diplomasi Indonesia untuk Palestina: All Eyes on Rafah” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, ia mengatakan UNRWA terus diperlemah secara sistematis, salah satunya dengan tuduhan keterlibatan beberapa stafnya dalam serangan Hamas.

“Salah satu upaya pelemahan yang dilakukan kepada UNRWA adalah dihentikannya bantuan kemanusiaan oleh negara-negara donor kepada UNRWA, terutama dari Amerika Serikat,” katanya, seperti dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Fisipol UGM pada Senin, 3 Juni 2024.

Pada Januari 2024, Israel menuduh 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian disusul oleh agresi Israel di wilayah kantong Palestina tersebut. Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara, termasuk Amerika Serikat sebagai donor terbesar, menghentikan pendanaan sebesar US$450 juta untuk UNRWA, sehingga menghambat operasi badan tersebut di Palestina ketika Israel masih membombardir Gaza.

Informasi terbaru pada 26 April 2024, Kantor Layanan Pengawasan Internal (OIOS) PBB masih menyelidiki 12 orang staf yang dituduh, dengan tambahan tujuh orang lagi yang dituduh Israel pada Maret dan April. Dari 12 orang pertama, delapan orang staf masih berada di dalam penyelidikan, sementara satu kasus ditutup karena tidak ada bukti dari Israel untuk mendukung tuduhannya dan tiga kasus ditangguhkan karena kurangnya informasi dari Israel. Sedangkan dari tujuh kasus tambahan, enam kasus sedang diselidiki dan satu kasus ditangguhkan selagi menunggu bukti tambahan.

Secara terpisah, tinjauan independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menemukan UNRWA lebih netral dibandingkan dengan kelompok PBB atau lembaga bantuan serupa lainnya. Namun, kata laporan tersebut, masih ada “masalah terkait netralitas” misalnya staf yang mengungkapkan pandangan politik mereka secara terbuka. Banyak negara telah melanjutkan kembali pendanaan mereka kepada UNRWA, antara lain Jepang, Swedia, Kanada, Jerman, Australia dan Austria.

“Kalau kami lihat kenapa upaya pelemahan UNRWA dilakukan, tentunya dampaknya tidak hanya memperburuk pelayanan kepada para pengungsi. Tetapi secara sistematis dan strategis memang dilakukan oleh Israel untuk meniadakan isu pengungsi,” kata Retno.

Ia mengatakan upaya tersebut sebenarnya tujuan strategis Israel untuk menghilangkan right of return (hak untuk kembali), yakni posisi politik yang menyatakan para pengungsi Palestina dan keturunan mereka berhak untuk kembali ke Palestina dan berhak atas properti yang mereka tinggalkan setelah diusir secara paksa pada 1948 dan Perang Enam Hari pada 1967.

Menlu itu juga membahas penolakan terang-terangan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sementara, pasukan Israel terus merangsek Gaza dan memperluas serangan ke Rafah, bahkan beberapa hari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkannya untuk berhenti.

Keanggotaan penuh Palestina di PBB terus diveto, dan ada upaya sistematis dari Israel dan sekutunya untuk “terus melakukan lobi dan penekanan” kepada negara-negara muslim untuk “mulai memikirkan pembukaan normalisasi hubungan dengan Israel.” Gaza pun sudah tidak layak ditinggali karena 70 persen infrastrukturnya tidak berfungsi.

“Singkatnya, situasi Palestina terus memburuk dari waktu ke waktu dan beberapa upaya strategis sistematis terus dilakukan oleh Israel untuk menghabisi Palestina,” tutur dia.

Retno kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina. Ia menyampaikan beberapa poin rencana pemerintah Indonesia selanjutnya, yaitu mendorong gencatan senjata segera dan permanen, mendorong negara-negara agar memberi dukungan kepada UNRWA, memberi bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan perintah ICJ dipatuhi Israel, dan mendorong lebih banyak negara mengakui Palestina.

Pilihan editor: UNRWA: 32.000 Orang Mengungsi dari Rafah dalam 48 Jam

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini