TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Israel, Rabu, 22 Mei 2024, mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan pemanggilan pulang duta besarnya di Irlandia dan Norwegia sebagai tanggapan atas keputusan kedua negara tersebut untuk mengakui negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan bahwa keputusan untuk mengakui negara Palestina telah merusak hak Israel untuk mempertahankan diri dan upaya-upaya untuk mengembalikan 128 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

"Hari ini, saya mengirimkan pesan yang tajam kepada Irlandia dan Norwegia: Israel tidak akan melakukan hal ini dalam diam," kata Katz dalam sebuah pernyataan.

"Saya baru saja memerintahkan kembalinya duta besar Israel dari Dublin dan Oslo ke Israel untuk melakukan konsultasi lebih lanjut di Yerusalem," tambahnya.

"Israel tidak akan tinggal diam," kata Katz. "Kami bertekad untuk mencapai tujuan kami: memulihkan keamanan bagi warga negara kami dan menyingkirkan Hamas serta mengembalikan para sandera."

"Tidak ada tujuan yang lebih benar daripada ini," kata Katz.

PLO Berterima Kasih

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), telah memposting sebuah tanggapan di X terhadap pengumuman Spanyol, Irlandia dan Norwegia yang akan mengakui kedaulatan Palestina.

"Momen bersejarah di mana dunia bebas menang demi kebenaran dan keadilan setelah puluhan tahun perjuangan nasional Palestina, penderitaan, rasa sakit, pendudukan, rasisme, pembunuhan, penindasan, pelecehan, dan penghancuran yang dialami rakyat Palestina," katanya.

"Kami berterima kasih kepada negara-negara di dunia yang telah mengakui dan akan mengakui Negara Palestina yang merdeka," kata al-Sheikh.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah organisasi payung yang terdiri dari beberapa partai politik yang mengklaim mewakili warga Palestina di seluruh dunia.

Pukulan Baru bagi Pemerintahan Netanyahu

Politisi senior Palestina Mustafa Barghouti mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Spanyol, dan Norwegia merupakan "langkah politik yang kuat dan signifikan secara simbolis" yang mendekatkan pencapaian "kebebasan dan keadilan" bagi rakyat Palestina.

"Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menentukan hak-hak rakyat Palestina - rakyat kami - untuk menentukan nasib sendiri," kata Barghouti kepada Al Jazeera.

"Selain itu, hal ini juga meniadakan banyak efek de facto yang telah diciptakan Israel melalui pembangunan pemukiman di tanah Palestina - dengan menegaskan bahwa Palestina saat ini adalah sebuah negara di bawah pendudukan," kata Barghouti.

"Jadi, setiap upaya kekuatan pendudukan untuk mengubah fakta di lapangan tidak ada artinya dan tidak akan berdampak dalam jangka panjang," katanya.

"Ini juga merupakan pukulan bagi Netanyahu dan pemerintahannya yang ekstrem, dan bagi para fasis dalam pemerintahannya... Ini berarti tindakan fasisme dan ekstremisme dalam pemerintahan Israel tidak memiliki masa depan," tambahnya.

REUTERS | AL JAZEERA

Pilihan Editor: Demi Netanyahu, Partai Republik dan Demokrat AS Bersatu Jatuhkan Sanksi untuk ICC