TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden memutuskan untuk menahan pengiriman amunisi bermuatan tinggi ke Israel karena Washington percaya bahwa kemungkinan serangan Israel di Kota Rafah, Gaza, dapat membahayakan warga sipil, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu lalu, 8 Mei 2024.

Austin menambahkan bahwa pemerintah juga meninjau beberapa "pengiriman bantuan keamanan jangka pendek" ke Israel.

Austin adalah pejabat senior pemerintahan Biden pertama yang secara terbuka menjelaskan kemungkinan pergeseran kebijakan Amerika Serikat dalam mempersenjatai Israel. AS adalah pemasok senjata terbesar Israel.

Biden telah menjanjikan dukungan penuhnya untuk Israel setelah serangan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu terhadap negara itu, dan ia mengirimkan persenjataan senilai miliaran dolar kepada sekutu terdekat Washington di Timur Tengah itu.

Austin menekankan bahwa komitmen AS terhadap pertahanan Israel tetap "sangat kuat" dan keputusan untuk menangguhkan pengiriman amunisi itu belum final.

Namun, ia mengatakan bahwa AS lebih memilih agar "tidak ada pertempuran besar yang terjadi di Rafah" dan bahwa setidaknya setiap operasi Israel harus melindungi nyawa warga sipil.

"Kami sudah sangat jelas ... sejak awal bahwa Israel tidak boleh melancarkan serangan besar ke Rafah tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil yang berada di wilayah pertempuran itu," kata Austin dalam sebuah dengar pendapat di Senat.

"Dan sekali lagi, karena kami telah menilai situasinya, kami telah menghentikan satu pengiriman amunisi bermuatan tinggi," katanya dalam sidang dengar pendapat di Senat. "Kami belum membuat keputusan akhir tentang bagaimana melanjutkan pengiriman itu."

Dilansir daro APnews, AS secara historis telah memberikan bantuan militer dalam jumlah yang sangat besar kepada Israel. Hal ini semakin meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan sekitar 250 orang lainnya ditawan oleh para militan.

Komentar Biden dan keputusannya minggu lalu untuk menghentikan sementara pengiriman bom-bom berat ke Israel merupakan manifestasi paling mencolok dari semakin dekatnya jarak antara pemerintahannya dengan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Biden mengatakan pada hari Rabu bahwa tindakan Israel di sekitar Rafah "belum" melewati garis merahnya, namun mengulangi bahwa Israel harus melakukan lebih banyak hal untuk melindungi nyawa warga sipil di Gaza.

Pengiriman tersebut seharusnya terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pon (900 kilogram) dan 1.700 bom seberat 500 pon (225 kilogram), menurut seorang pejabat senior pemerintahan AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah sensitif ini. Fokus perhatian AS adalah bahan peledak yang lebih besar dan bagaimana bahan peledak tersebut dapat digunakan di daerah perkotaan yang padat.

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam sebuah wawancara dengan berita TV Channel 12 Israel, mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman tersebut merupakan "keputusan yang sangat mengecewakan, bahkan membuat frustasi." Ia berpendapat bahwa langkah tersebut berasal dari tekanan politik terhadap Biden dari Kongres, protes di kampus-kampus di Amerika Serikat, dan pemilihan umum yang akan datang.

REUTERS I AP NEWS
Pilihan editor: Afrika Selatan Minta ICJ Perintahkan Israel Mundur dari Rafah