TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah surat terbuka dengan 600 tanda tangan dari ahli hukum dilayangkan ke Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Surat itu juga memprotes kalau Pemerintah Inggris berisiko melanggar hukum internasional jika terus mengekspor senjata ke Israel.

Para ahli hukum yang menanda tangani surat terbuka tersebut memperingatkan Inggris agar secara hukum menghindari tindakan yang bisa mengarah pada genosida setelah Mahkamah Internasional menemukan sangat masuk akal bahwa tindakan-tindakan Israel bisa dianggap sebuah niat utnuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian dari sebuah negara, etnis, ras atau kelompok agama.

Surat terbuka sebanyak 17 halaman itu, yang juga ditanda tangani tiga mantan hakim agung, menekankan pentingnya bagi Inggris untuk mengatasi situasi mengerikan di Gaza yang disebut hakim di Mahkamah Internasional dalam putusan mereka sebagai situasi yang mengindikasikan sebuah ancaman nyata genosida terhadap warga Palestina. Lebih lanjut, surat terbuka itu mengkritik beberapa menteri di pemerintahan Inggris karena tidak memenuhi kewajiban hukum internasional terkait penjualan senjata ke Israel dan penghentian bantuan ke UNRWA, yang diklaim Israel punya sangkut-paut dengan Hamas.

“Meskipun kami menyambut baik besarnya seruan dari Pemerintahan Anda (Sunak) untuk menghentikan pertempuran dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan, namun kami pun secara terus-menerus (dari dua contoh) yakni menghentikan penjualan senjata dan sistem senjata ke Israel. Hentikan menahan bantuan Inggris ke UNRWA juga secara signifikan sama dengan tidak memenuhi kewajiban terhadap hukum internasional,” demikian bunyi petikan surat terbuka itu.

Israel sudah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya menyudutkan mereka tanpa bukti atas klaim-klaim tersebut. Negeri Bintang Daud tersebut juga melobi agar UNRWA ditutup karena hanya itu satu-satunya badan PBB yang punya spesifik mandat untuk menjaga kebutuhan dasar para pengungsi Palestina. Israel meyakini, jika UNRWA bubar maka masalah pengungsi tidak akan ada lagi dan hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke tanah air mereka sudah tidak penting lagi.

Sumber: middleeastmonitor.com

Pilihan editor: Berseteru Soal Rencana Serangan ke Rafah, Menteri Israel Maki-maki Pejabat AS

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini