TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menghadapi tekanan politik yang semakin besar untuk berhenti menjual senjata ke Israel setelah tujuh pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara Israel di Gaza.

Pemimpin Skotlandia Humza Yousaf para Rabu mengulangi seruannya agar pemerintah Inggris berhenti menjual senjata ke Israel.

"Jika tidak berhenti menjual senjata ke Israel, Inggris berada dalam bahaya terlibat pembunuhan warga sipil tak bersalah," kata Yousaf memperingatkan Sunak dalam suratnya.

Dia mengatakan dirinya telah menyerukan kepada pemerintah Inggris pada Januari untuk melarang izin ekspor senjata dari Inggris ke Israel, tetapi seruannya itu tidak mendapat tanggapan.

"Anda tidak mengambil tindakan apa pun, meski jumlah korban tewas terus meningkat," katanya.

Sementara itu, tiga mantan hakim Mahkamah Agung Inggris bergabung dengan lebih dari 600 pengacara, akademisi hukum dan pensiunan hakim senior untuk menyerukan pemerintah menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Mereka menegaskan hal itu dapat membuat Inggris terlibat dalam genosida di Gaza.

“Penyediaan bantuan dan material militer kepada Israel dapat membuat Inggris terlibat dalam genosida serta pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional,” tulis mereka dalam surat setebal 17 halaman kepada Sunak pada Rabu.

“Hukum kebiasaan internasional mengakui konsep ‘membantu dan mengasistensi’ tindakan internasional yang salah.”

Tiga partai oposisi dan beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berkuasa juga mengatakan pada Rabu bahwa pemerintah Inggris harus mempertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata.

Partai Demokrat Liberal menyerukan agar ekspor senjata ke Israel ditangguhkan, sementara Partai Nasional Skotlandia juga mendukung langkah tersebut dan mengatakan parlemen harus ditarik kembali dari libur Paskah untuk membahas krisis tersebut.

Oposisi utama Partai Buruh, yang jajak pendapat menunjukkan akan membentuk pemerintahan berikutnya setelah pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini, mengatakan pemerintah harus menunda penjualan senjata jika pengacara pemerintah menemukan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.

“Hal yang penting sekarang adalah, saran tersebut dipublikasikan sehingga kita semua dapat memahami dengan jelas bahwa jika telah terjadi pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional – dan saya harus mengatakan bahwa saya memiliki kekhawatiran yang sangat serius – maka penjualan senjata akan dihentikan,” David Lammy , kata kepala kebijakan luar negeri Partai Buruh, kepada wartawan.

Desakan itu muncul setelah tujuh pekerja badan amal makanan World Central Kitchen (WCK) tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza pada Senin. Mereka berkebangsaan Australia, Polandia, Inggris, dan Palestina, serta ada pula yang berkewarganegaraan ganda AS-Kanada.

Menyusul terjadinya serangan terencana itu, WCK mengatakan pihaknya menghentikan operasi di wilayah kantong Palestina tersebut.

Serangan itu telah memicu kecaman internasional dan mengundang banyak tuntutan agar penyelidikan menyeluruh digelar, termasuk dari PM Sunak.

PM Skotlandia Yousaf mencatat lebih dari 190 pekerja kemanusiaan telah tewas di Gaza sejak konflik dimulai, "yang tampak jauh dari akhir, tanpa pertanggungjawaban, dengan sedikit atau bahkan tanpa tanda-tanda Israel akan mengindahkan keputusan Mahkamah Internasional atau resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini."

Dia mengatakan pemerintah Inggris juga masih memperbolehkan perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mempersenjatai Israel, meski fakta menunjukkan bahwa Israel membunuh perempuan, anak-anak, dan pekerja bantuan, serta rumah sakit-rumah sakit, sekolah dan kamp pengungsian.

"Saya telah berulangkali mengatakan bahwa Israel berhak membela diri dan menyerukan agar para sandera dibebaskan. Namun, saya yakin tindakan Israel sudah melewati batas,” kata Yousaf.

"Cukup sudah. Pemerintah Israel harus bertanggung jawab," katanya.

Menurut dia, jumlah korban jiwa dari kalangan sipil “tak dapat ditoleransi,” termasuk pembunuhan pekerja yang membantu warga Palestina menghadapi kelaparan dan kekerasan oleh pemerintah Israel.

Pilihan Editor: Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

REUTERS | AL JAZEERA | ANADOLU