TEMPO.CO, Jakarta - Seorang ABK WNI yang selamat dari tenggelamnya kapal Keoyoung Sun di Fukuoka, Jepang pada bulan lalu, telah tiba di Indonesia pada Selasa, 2 April 2024. Kapal naas itu persisnya tenggelam di perairan Shimonoseki, Jepang. Panggilan darurat terakhir kapal dilakukan pada 19 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 WIB.

Saat musibah terjadi, kapal Keoyoung Sun membawa total 11 ABK yang terdiri atas delapan ABK WNI, dua ABK warga negara Korea Selatan dan satu ABK warga negara Cina. Jasad dari sembilan ABK di antaranya telah ditemukan, sementara satu orang dinyatakan hilang dan satu orang selamat. Kementerian Luar Negeri sudah memulai proses pemulangan enam jenazah WNI ke Indonesia pada akhir Maret 2024.

“Satu orang yang selamat sudah kita pulangkan,” kata Kepala Subdirektorat Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Tony Wibawa kepada wartawan, Rabu, 3 April 2024.

Identitas lengkap ABK WNI yang selemat itu tidak dipublikasi ke publik. Tony hanya mengungkap bahwa selain pengobatan fisik, ABK yang selamat itu juga menjalani terapi di Jepang untuk memulihkan kondisi psikologis.

“Dia trauma melihat jenazah teman-temannya,” ujar Tony. “Sekarang kondisinya sudah di rumah, sudah bersatu kembali dengan istrinya.”

Perihal pemulangan enam jenazah ABK WNI, Tony menjelaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Pengiriman tahap pertama diperkirakan tiba di Surabaya pada 5 April 2024, kemudian yang lain akan tiba sehari kemudian yakni pada 6 April 2024.

“Kami masih menunggu airway bill untuk ketibaan di Padang dan Jakarta,” kata dia.

Saat ini, dia mengatakan investigasi masih dilakukan pihak yang berwenang mengenai penyebab mengapa kapal Keoyoung Sun bisa tenggelam. Proses investigasi biasanya bisa memakan waktu hingga enam bulan, ungkapnya. Perkembangan terkini dalam penyelidikan adalah kapal sudah dalam proses ditarik ke pelabuhan terdekat.

Semua biaya menyangkut pemulangan jenazah ditanggung oleh perusahaan asal Korea Selatan yang mempekerjakan para ABK WNI, sehingga para ABK dan keluarga tidak dibebankan biaya apapun. Tony mengatakan semua fasilitas dari Kementerian Luar Negeri juga diberikan secara gratis.

Pilihan editor: Ketika Gedung Putih Ditanyai soal Pelanggaran Hukum Israel, Ini Jawabannya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini