6 Menteri Langsung Mundur Gara-gara Jam Tangan Rolex Presiden Peru, Ini Profil Dina Boluarte

Kamis, 4 April 2024 09:20 WIB

Presiden Peru, Dina Boluarte. REUTERS/Angela Ponce

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri Peru secara tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan mereka setelah terlibatnya Presiden Peru Dina Boluarte dalam skandal suap yang melibatkan jam tangan Rolex. Keputusan mundurnya para menteri tersebut menambah ketidakstabilan dalam politik negara Amerika Selatan yang sedang menghadapi tantangan yang semakin sulit.

Mundurnya sejumlah menteri, termasuk menteri dalam negeri, terjadi seiring dengan dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan pengayaan ilegal yang melibatkan Dina Boluarte. Saat ini tengah diselidiki atas kepemilikan jam tangan Rolex kelas atas yang diduga tidak sesuai dengan pendapatannya.

Pihak kepolisian dan jaksa telah melakukan penggerebekan terhadap rumah dan kantor Boluarte selama akhir pekan untuk mencari bukti terkait asal usul setidaknya tiga jam tangan Rolex tersebut. Boluarte sendiri menyangkal segala tuduhan dan bersikeras bahwa ia membeli jam tangan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya.

Peristiwa ini telah menimbulkan kontroversi dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Boluarte, serta mengundang pertanyaan tentang integritas dan transparansi kepemimpinan negara. Lantas, bagaimana profil presiden tersebut?

Profil Presiden Peru, Dina Boluarte

Advertising
Advertising

Dina Boluarte, lengkapnya Dina Ercilia Boluarte Zegarra, adalah seorang pengacara dan politikus asal Peru yang dilantik sebagai Presiden Peru sejak 7 Desember 2022. Kepresidenannya berawal dari sebuah kudeta yang gagal yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Pedro Castillo.

Dina Boluarte menjadi presiden perempuan pertama di Peru, sebuah pencapaian yang menggembirakan bagi negara tersebut. Ia lahir pada 31 Mei 1962 di Charwanka, Apurimac, dan memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas San Martin de Porres, serta menyelesaikan studi pascasarjana di bidang Hukum Kenotariatan dan Pendaftaran di universitas yang sama.

Dilansir dari indiatimes.com, sebelum menjabat sebagai presiden, Boluarte aktif dalam kegiatan politik. Pada 2007, ia memulai karirnya sebagai penasehat manajemen senior dan kepala kantor lokal di Lembaga Catatan Identifikasi Nasional dan Status Sipil, Surco. Pada tahun-tahun berikutnya, ia mencalonkan diri untuk berbagai jabatan politik, termasuk sebagai walikota distrik Surquillo, Lima pada tahun 2018 dan sebagai anggota parlemen pada tahun 2020, tetapi tidak berhasil memenangkan kursi.

Pada tahun 2021, Boluarte menjadi kandidat wakil presiden mendampingi Pedro Castillo dalam pemilihan presiden. Meskipun Castillo berhasil memenangkan pemilihan, Boluarte tidak langsung mengambil posisi wakil presiden, tetapi ia kemudian diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Inklusi Sosial pada Juli 2021. Namun, ia mengundurkan diri dari posisi tersebut pada November 2022.

Kepemimpinan Boluarte sebagai presiden diwarnai dengan kontroversi dan aksi protes. Ia mengkritik langkah Castillo untuk membubarkan parlemen Peru, yang dilakukan untuk menghindari pemungutan suara pemakzulan terhadap dirinya.

Setelah penggulingan Castillo, Boluarte melakukan negosiasi dengan partai-partai konservatif untuk mendukung pengangkatannya sebagai presiden baru. Namun, keputusannya menuai perlawanan dari sebagian besar rakyat, yang menganggapnya sebagai upaya merampas kekuasaan. Demonstrasi pun terjadi, termasuk yang menuntut pembebasan Castillo.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | REUTERS I BRITANNICA

Pilihan Editor: Presiden Peru Digerebek Gara-gara Skandal Jam Rolex, Enam Menteri Mundur

Berita terkait

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

6 jam lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Peru Kategorikan Transgender sebagai Penyakit Mental

18 jam lalu

Peru Kategorikan Transgender sebagai Penyakit Mental

Peru secara resmi mengkategorikan transgender dan non-biner sebagai penyakit mental. Para aktivis LGBT resah dengan keputusan Presiden Peru ini

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

1 hari lalu

Eks Gubernur Maluku Utara Tampung Uang Suap dan Gratifikasi Rp 100 Miliar Lebih di 27 Rekening

Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menjalani sidang dakwaan di PN Ternate. Puluhan rekening penampung dipegang ajudan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

1 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

3 hari lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

15 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

21 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

23 hari lalu

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.

Baca Selengkapnya

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

25 hari lalu

KPK dan Dewas Anggap Tak Ada Kejelasan Perkara atas Pelaporan Suap oleh Jaksa TI Sehingga Tak Dilanjutkan

KPK menilai pelaporan dugaan pemerasan Jaksa KPK berinisial TI terhadap saksi senilai Rp 3 miliar sejauh ini tak memiliki kejelasan perkara.

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

28 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya