Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

Selasa, 2 April 2024 08:00 WIB

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Pemilihan umum di Turki pada akhir pekan berlangsung dengan kompetitif dan memberi rakyat banyak pilihan. Namun, lingkungan pemilu masih “sangat terpolarisasi” dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi, menurut penilaian kelompok pengamat pemilu dari Dewan Eropa pada Senin, 1 April 2024.

Partai Rakyat Republik (CHP) sebagai oposisi menang telak melawan Partai AK (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, dalam pemilu regional yang dilaksanakan pada Ahad. Hal ini menandai kekalahan terburuk bagi Erdogan dan AKP selama lebih dari dua dekade berkuasa.

“Hari pemilu secara keseluruhan berlangsung tenang dan diselenggarakan secara profesional, dengan tingginya jumlah pemilih yang menunjukkan komitmen kuat warga terhadap proses demokrasi,” kata kepala misi pemantau pemilu David Eray pada konferensi pers di Ankara.

Eray mengatakan timnya menyambut baik sifat kompetitif dari pemilu tersebut, bahwa rakyat dapat menggunakan hak suara di antara banyak pilihan.

“Kami hanya dapat mencatat bahwa pemilu lokal tahun 2024 di Turki berlangsung dalam lingkungan yang sangat terpolarisasi dan hanya sebagian kondusif bagi demokrasi lokal,” kata wakil ketua delegasi Vladimir Prebilic.

Beberapa kekhawatiran lama Dewan Eropa mengenai praktik pemilu di Turki masih belum terselesaikan, tambah Prebilic.

“Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia Dewan Eropa, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan lingkungan politik dan media di mana terdapat kebebasan berekspresi yang sejati dan kerangka kerja yang masuk akal dan diterapkan dengan baik yang diawasi oleh peradilan independen,” tuturnya.

Misi observasi tersebut terdiri dari 26 pemantau dari 16 negara Eropa, yang mengamati prosedur pemungutan suara di lebih dari 140 tempat pemungutan suara (TPS), termasuk di kota-kota terbesar yaitu Istanbul dan Ankara.

Para pengkritik mengatakan pemerintahan Erdogan telah membungkam perbedaan pendapat, mengikis hak asasi manusia dan menjadikan peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya berada di bawah kekuasaannya. Tuduhan tersebut dibantah oleh para pejabat Turki.

Menjelang pemilu, media pro-pemerintah memberikan liputan menyeluruh mengenai aksi unjuk rasa harian Erdogan, sementara liputan kampanye oposisi terbatas.

Pilihan Editor: Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

REUTERS

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

4 jam lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

7 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

15 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

18 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

20 jam lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

23 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

1 hari lalu

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

Baca Selengkapnya