Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Reporter

Andika Dwi

Rabu, 27 Maret 2024 19:05 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan PBB resmi menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadan pada Senin, 25 Maret 2024 waktu setempat.

Kesepakatan ini merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan DK PBB tanpa veto dari Amerika Serikat (AS). Resolusi gencatan senjara ini juga menjadi yang pertama kalinya dikeluarkan sejak Israel menggempur Gaza selama 5 bulan lebih.

Resolusi yang menyerukan "gencatan senjata segera" selama bulan suci Ramadan didukung oleh 14 anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut disetujui dengan skor 14-0 setelah Amerika Serikat memutuskan untuk abstain menggunakan hak veto.

Menurut hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan mengikat semua negara anggota PBB. Termasuk Israel dan Palestina yang berstatus pengamat PBB. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik resolusi gencatan senjata tersebut, sementara resolusi tersebut menuai reaksi keras dari Israel.

Lantas, apa itu resolusi PBB? Berikut penjelasan lengkap mengenai pengertian resolusi PBB, macam serta dampaknya.

Pengertian Resolusi PBB

Advertising
Advertising

Mengutip journal.ubaya.ac.id, resolusi (Resolution) adalah hasil keputusan atas suatu permasalahan yang telah disetujui melalui konsensus atau pemungutan suara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau lembaga yang terkait.

Resolusi biasanya terdiri dari dua bagian, yakni paragraf pendahuluan yang bersifat mukadimah dan paragraf operasional yang memberikan petunjuk tindakan. Mengenai keberlakuannya secara hukum (legal validity) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB.

Sedangkan dikutip dari laman un.org, resolusi PBB adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak badan-badan PBB.

Resolusi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Hak Asasi Manusia dikeluarkan sebagai dokumen individual. Resolusi-resolusi badan-badan utama juga dikeluarkan dalam kompilasi tahunan atau sidang.

Dilansir dari opac.fhukum.unpatti.ac.id, tujuan dikeluarkannya resolusi adalah untuk mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara konflik.

Perkembangan dan dinamika hukum internasional menyebabkan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB menjadi suatu tambahan dalam sumber hukum yang diakui oleh negara-negara, berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Macam-macam Resolusi PBB

Ada beragam jenis Resolusi PBB yang merupakan hasil dari keputusan badan-badan PBB, yang dikelompokkan menjadi badan utama PBB dan badan khusus PBB.

Macam-macam resolusi PBB antara lain Resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Hak Asasi Manusia.

Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh PBB wajib dan harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada dibawah naungannya.

Bentuk-bentuk dari hasil suatu resolusi dapat berupa resolusi, keputusan, rekomendasi, atau deklarasi.

Dampak Resolusi PBB

Secara umum adanya resolusi PBB dapat memiliki beragam dampak, tergantung pada sifat dan tujuan resolusi tersebut. Beberapa dampak umumnya adalah seperti berikut:

1. Penyelesaian Konflik

Resolusi PBB bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara negara atau kelompok, baik dengan cara negosiasi, perdamaian, atau intervensi militer. Dampaknya bisa berupa penurunan intensitas konflik, pengakhiran kekerasan, atau pendekatan damai antara pihak yang bertikai.

2. Bantuan Kemanusiaan

Resolusi PBB memungkinkan untuk menghasilkan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara atau daerah yang terkena dampak konflik, bencana alam, atau krisis kemanusiaan lainnya. Hal ini dapat berupa bantuan pangan, obat-obatan, tempat perlindungan, atau dukungan rekonstruksi pasca-konflik.

3. Pengaruh Terhadap Kebijakan Nasional

Negara-negara anggota PBB seringkali merespons resolusi PBB dengan mengubah kebijakan nasional mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam resolusi tersebut. Ini bisa berupa perubahan dalam undang-undang, kebijakan, atau praktik pemerintah.

4. Pengawasan dan Penegakan

Resolusi PBB dapat menciptakan kerangka kerja untuk pengawasan dan penegakan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan, atau masalah-masalah global lainnya.

Pilihan Editor: Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

RIZKI DEWI AYU | UN.ORG

Berita terkait

Forum Mahasiswa Sumatera Utara Jakarta Bersiap Deklarasi Dukungan untuk Nikson Nababan

23 jam lalu

Forum Mahasiswa Sumatera Utara Jakarta Bersiap Deklarasi Dukungan untuk Nikson Nababan

Deklarasi direncanakan pada Kamis, 8 Mei 2024, di Warkop Medan Jakarta, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

1 hari lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

1 hari lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

1 hari lalu

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

1 hari lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

2 hari lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

3 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

4 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

4 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

4 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya