TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Kamis mengatakan pemerintahnya tidak berencana melarang platform media sosial TikTok di negara itu seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

Pada Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan aturan yang mengharuskan TikTok memutus hubungan dengan perusahaan induknya yang berbasis di Cina, ByteDance, dalam waktu 180 hari. Jika tidak, platform tersebut dilarang beroperasi di AS.

Keputusan itu dibuat di tengah kekhawatiran tentang data pribadi dan pengaruh asing menjelang pemilihan Presiden AS pada November 2024.

"Kami tak punya rencana ke arah itu. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Anda harus selalu melindungi keamanan nasional dari ancaman, tetapi Anda juga perlu memahami kepentingan banyak orang, (platform) ini memberi mereka cara berkomunikasi," kata Albanese dalam wawancara di radio WSFM.

Australia tidak memakai TikTok dalam kegiatan pemerintahan, kata dia.

Platform media sosial itu tengah dikaji secara menyeluruh oleh pemerintah AS karena diduga dimanfaatkan oleh pemerintah Cina untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda.

“Anda harus selalu mengedepankan masalah keamanan nasional,” katanya.

"Tetapi Anda juga perlu mengakui bahwa bagi banyak orang, hal ini memberikan cara mereka berkomunikasi sehingga kami belum mendapat saran pada tahap ini untuk melakukan hal tersebut."

Australia melarang TikTok dari perangkat pemerintah pada April 2023 – negara terakhir dari aliansi keamanan Five Eyes yang melakukan hal tersebut setelah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru.

“Kami tidak menggunakan TikTok di telepon pemerintah dan itu adalah tindakan tepat yang kami terapkan,” kata Albanese.

Hubungan dagang Australia dengan Cina telah membaik sejak Partai Buruh berhaluan kiri-tengah Albanese memenangkan pemerintahan pada 2022, dengan nada yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan pemerintahan konservatif sebelumnya.

Cina memberlakukan tarif dan hambatan perdagangan terhadap ekspor utama Australia pada 2020, karena marah dengan tindakan-tindakan termasuk larangan Canberra terhadap Huawei dalam kontrak 5G dan seruannya untuk melakukan penyelidikan terhadap asal-usul pandemi Covid-19.

Beijing telah menghapuskan tarif dan pembatasan terhadap batu bara, kayu, dan jelai Australia, dan diperkirakan akan melakukan hal yang sama terhadap anggur Australia dalam beberapa minggu ke depan.

Pilihan Editor: DPR AS Sahkan Aturan yang Blokir TikTok

BARRON’S