TEMPO.CO, Jakarta - Penangguhan dana Amerika Serikat kepada badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kemungkinan bersifat permanen. Para pejabat pemerintah sedang bersiap untuk membuat penangguhan sementara tersebut menjadi permanen karena adanya penentangan di Kongres terhadap pendanaan UNRWA.

“Kita harus merencanakan fakta bahwa Kongres akan membuat jeda ini menjadi permanen,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan, Selasa, 12 Maret 2024.

Negara-negara donor termasuk Amerika Serikat telah menyetop pendanaan untuk UNRWA setelah Israel menuding bahwa 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera 250 lainnya di Israel selatan.

Badan investigasi tertinggi di PBB yaitu Kantor Layanan Pengawasan Internal (OIOS) telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut, atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Amerika Serikat merupakan donor terbesar UNRWA, dengan pendanaan sebesar US$300-$400 juta setiap tahunnya. Berdasarkan daftar negara-negara donor UNRWA pada 2022, Amerika menempati tempat teratas dari peringkat 20 besar, dengan donasi sebesar US$343.937.718 (Rp5,4 triliun).

Pemerintah Amerika mengatakan pihaknya ingin melihat hasil penyelidikan PBB dan tindakan perbaikan yang diambil sebelum negara tersebut mempertimbangkan untuk melanjutkan pendanaan.

“Saya tidak tahu apakah hal itu akan terjadi dan kami belum membuat keputusan sehubungan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah, karena kami sedang menunggu penyelidikan PBB,” kata Miller.

Negara-negara seperti Swedia dan Kanada mengatakan mereka akan memulai kembali kontribusi mereka kepada UNRWA. Namun penentangan bipartisan di Kongres AS terhadap pendanaan UNRWA membuat Amerika tidak mungkin melanjutkan donasinya dalam waktu dekat.

Rancangan undang-undang di Kongres AS yang mencakup bantuan militer ke Israel dan Ukraina berisi ketentuan yang, jika disahkan menjadi undang-undang, akan menghalangi UNRWA untuk menerima dana dari Amerika. RUU tersebut didukung oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.

Miller berkata bahwa pemerintah harus merencanakan semua alternatif dalam hal ini, maka dari itu mereka tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga kemanusiaan lain yang dapat memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Washington sedang berupaya bekerja sama dengan mitra kemanusiaan di lapangan, seperti UNICEF dan Program Pangan Dunia (WFP), untuk terus memberikan bantuan. Namun para pejabat AS sadar bahwa UNRWA sulit digantikan.

“Ada organisasi-organisasi lain yang kini menyalurkan sejumlah bantuan di Gaza, namun peran utama UNRWA yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain adalah karena kerja panjang mereka, jaringan distribusi, dan sejarah mereka di Gaza,” kata Miller.

UNRWA, yang dibentuk pada 1949, menyediakan layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi di wilayah Palestina. Mereka beroperasi di lima area yaitu Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur). Badan itu mempekerjakan lebih dari 30 ribu orang, sebagian besar pengungsi Palestina dan beberapa staf internasional.

UNRWA mengatakan pihaknya belum menerima informasi maupun bukti dari pemerintah Israel atau negara-negara lainnya mengenai tuduhan Israel bahwa stafnya terlibat dalam serangan Hamas. Mereka mengaku mengetahui klaim tersebut pertama kali dari media internasional, kemudian dari konferensi pers yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Israel.

REUTERS

Pilihan Editor: Perang Gaza: Bagaimana Biden Upayakan 'Gencatan Senjata' tanpa Ubah Kebijakan?