TEMPO.CO, Jakarta - Kepala badan pengungsi Palestina di PBB mengatakan dia optimistis beberapa donor akan mulai mendanai lagi dalam beberapa minggu, dan memperingatkan bahwa badan tersebut "berisiko kematian" setelah Israel menuduh beberapa stafnya ikut ambil bagian dalam serangan Hamas 7 Oktober.

Swedia mengatakan pada Sabtu bahwa pihaknya akan melanjutkan pembayaran yang ditangguhkan kepada badan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA), dengan hibah sebesar 200 juta crown ($20 juta). Hal ini dilakukan setelah UNRWA setuju untuk memperkuat kontrol internal dan melakukan pemeriksaan ekstra terhadap karyawannya, serta langkah-langkah lainnya.

Sebelumnya, Kanada akan melanjutkan pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB, kata Menteri Bantuan Internasional Ahmed Hussen pada Jumat, dan menjadi salah satu donor internasional pertama yang mengumumkan langkah tersebut.

“Kanada akan mencabut penghentian sementara pendanaan untuk (UNRWA),” kata Hussen dalam sebuah pernyataan, namun tidak mengatakan secara pasti kapan hal ini akan dilakukan. “UNRWA memainkan peran penting di Gaza.”

Tinjauan independen terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) telah diluncurkan di bawah kepemimpinan mantan menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna, dan laporan akhir diharapkan akan diterbitkan bulan depan.

“Saya sangat optimistis bahwa dalam beberapa minggu ke depan, dan juga setelah publikasi laporan Catherine Colonna, sejumlah donor akan kembali,” kata ketua UNRWA Philippe Lazzarini dalam wawancara dengan stasiun televisi Swiss RTS yang disiarkan pada Sabtu, 9 Maret 2024.

Lazzarini mengatakan kepada RTS bahwa UNRWA berada dalam “risiko kematian, dan risiko dibongkar”.

Colonna, yang pekerjaan peninjauannya dimulai pada pertengahan Februari, mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan mengunjungi Tel Aviv, Yerusalem, Ramallah dan Amman minggu depan.

UNRWA, yang memberikan bantuan dan layanan penting kepada pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel dan seluruh wilayah tersebut, berada dalam krisis sejak Israel menuduh 12 dari 13.000 stafnya di Gaza terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang di daerah kantong Palestina.

<!--more-->

Tuduhan yang Belum Terbukti

Tuduhan tersebut meskipun belum terbukti telah mendorong beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, untuk menghentikan pendanaan.

Ketika tuduhan tersebut muncul, UNRWA memecat beberapa anggota stafnya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dan penyelidikan internal independen PBB pun diluncurkan.

UNRWA mengatakan beberapa pegawai yang dibebaskan ke Gaza dari tahanan Israel dilaporkan telah ditekan oleh otoritas Israel untuk memberikan pernyataan palsu bahwa staf tersebut ikut serta dalam serangan 7 Oktober tersebut, menurut laporan badan tersebut tertanggal Februari.

“Apa yang dipertaruhkan adalah nasib warga Palestina saat ini di Gaza dalam jangka pendek yang sedang mengalami krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Lazzarini kepada RTS.

UNRWA mengelola sekolah, klinik kesehatan dan layanan sosial lainnya di Gaza, dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan. PBB mengatakan sekitar 3.000 anggota stafnya masih bekerja untuk menyalurkan bantuan di daerah kantong tersebut, di mana menurut mereka 576.000 orang – seperempat dari populasi – berada selangkah lagi dari kelaparan.

“Lembaga yang saya kelola saat ini adalah satu-satunya lembaga yang memberikan pelayanan publik kepada pengungsi Palestina,” kata Lazzarini.

“Kami adalah kementerian pendidikan dan kesehatan dasar. Jika kita menyingkirkan badan seperti itu, siapa yang akan mengembalikan jutaan anak perempuan dan laki-laki yang mengalami trauma di Jalur Gaza saat ini kembali ke lingkungan belajar?”

REUTERS

Pilihan Editor: Sebut Netanyahu 'Nazi' Masa Kini, Erdogan: Turki Tegas Dukung Hamas