TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Australia di Jakarta bekerja sama dengan Indonesian Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Investing in Women (IW), dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), pada 6 Maret 2024, meluncurkan Panduan Dukungan Pengasuhan Anak bagi Pemberi Kerja (Guide to Employer-Supported Childcare) yang pertama di Indonesia. Panduan ini diharapkan bisa meningkatkan peran sektor swasta dalam memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Steve Scott, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengatakan Australia
senang dapat mendukung pengembangan Panduan Dukungan Pengasuhan Anak bagi Pemberi Kerja ini. Sebab panduan baru ini diharapkan bisa menyokong partisipasi perempuan dalam dunia kerja dengan menyediakan bantuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan, yang akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan

Ada sejumlah cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, di antaranya melalui penitipan anak yang didukung oleh pemberi kerja (perusahaan), dan
menyatukan berbagai mitra untuk memperjuangkan kepentingan orang tua yang bekerja. Dukungan pengasuhan anak oleh pemberi kerja juga memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, meningkatkan rekrutmen dan retensi karyawan yang berkinerja tinggi, serta memperkuat budaya di tempat kerja.

Terkait partisipasi perempuan dalam dunia kerja, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada Desember 2022 pernah menyebut peran perempuan semakin dikenali dan diakui dalam prekonomian. Namun sayangnya, menurut Sri Mulyani, keterlibatan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi negara tidak melulu disertai dengan kemampuan, keterampilan, bahkan pengetahuan. Musababnya, perempuan yang terjun dalam kegiatan perekonomian acap terdesak masalah kebutuhan sehingga tak disiapkan dengan matang.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu memberikan dukungan pada program-program yang menyentuh langsung peran perempuan. Misalnya di sektor UMKM, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menerapkan budget tagging atau penandaan anggaran pada masing-masing kementerian dan lembaga yang salah satunya bertujuan memperkuat dimensi gender.

Pilihan editor: Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata di Sudan sebelum Ramadan