TEMPO.CO, Jakarta - Warga Iran akan pergi ke tempat pemungutan suara pada Jumat, 1 Maret 2024, untuk memilih anggota parlemen dan anggota dewan ulama yang nantinya akan menentukan pemimpin tertinggi berikutnya.

Puluhan juta orang memenuhi syarat untuk memilih, tetapi apatisme pemilih tetap tinggi di Iran karena negara ini menghadapi banyak tantangan setelah periode yang penuh gejolak sejak pemilihan parlemen terakhir pada 2020.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang perlu Anda ketahui sebelum pemungutan suara.

Siapa yang dapat memberikan suara dan kapan pemungutan suara dimulai?

Pemilih harus berusia minimal 18 tahun. Lebih dari 61,2 juta orang memenuhi syarat untuk memberikan suara di negara berpenduduk sekitar 85 juta jiwa ini.

Tempat pemungutan suara (TPS) akan dibuka di seluruh Iran pada pukul 08:00 waktu setempat (04:30 GMT) dan akan tetap dibuka selama 10 jam sesuai dengan undang-undang. Di masa lalu, waktu pemungutan suara selalu diperpanjang, terkadang hingga lewat tengah malam jika ada permintaan.

Pihak berwenang mengatakan bahwa 59.000 tempat pemungutan suara akan beroperasi di seluruh negeri, dengan 5.000 di ibu kota, Teheran, dan 6.800 di provinsi Teheran yang lebih luas, yang juga mencakup beberapa kota lainnya.

Di 1.700 TPS, pemilihan akan dilakukan "sepenuhnya secara elektronik" dengan perangkat pemungutan suara yang disiapkan untuk mengakomodasi para pemilih.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan 250.000 personel pasukan keamanan untuk mengawasi pemungutan suara dan memastikan pemilu berlangsung dengan aman. Penegakan hukum akan didukung oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan Basij, bersama dengan tentara. Lebih dari 90 orang terbunuh pada awal Januari dalam pengeboman kembar di Kerman yang diklaim oleh ISIS, sehingga keamanan diperkirakan akan ketat.

Siapa yang terpilih?

Pemungutan suara yang dilakukan pada Jumat akan menentukan 290 anggota parlemen yang akan menjadi anggota parlemen selama empat tahun ke depan.

Pemungutan suara juga akan dilakukan untuk memilih 88 ulama yang masing-masing akan duduk selama delapan tahun di Majelis Ahli, yang bertugas memilih pemimpin tertinggi negara.

Semua kandidat telah diperiksa oleh badan konstitusional yang kuat yang dikenal sebagai Dewan Wali sebelum dianggap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Dewan ini, yang setengah dari anggotanya dipilih langsung oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, juga harus mengesahkan undang-undang apa pun yang disahkan oleh parlemen sebelum diserahkan kepada pemerintah untuk diimplementasikan.

<!--more-->

Akankah banyak orang memberikan suara?

Anggota parlemen yang sedang menjabat - yang sebagian besar terdiri dari kaum konservatif dan garis keras - terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilu Februari 2020 yang diikuti oleh 42 persen pemilih, terendah sejak berdirinya republik Islam setelah revolusi Iran tahun 1979.

Meskipun pemilu Iran secara teratur memiliki jumlah pemilih lebih dari 60 persen atau bahkan 70 persen dalam beberapa dekade sebelumnya, tren apatisme telah bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya 48 persen pemilih yang memberikan suara dalam pemilihan presiden 2021.

Mengapa partisipasi pemilih menurun?

Beberapa faktor diyakini telah menyebabkan rendahnya jumlah pemilih pada pemilihan parlemen terakhir pada 2020. Pemilu tersebut berlangsung lebih dari sebulan setelah Amerika Serikat membunuh jenderal tertinggi Iran, komandan Pasukan Quds IRGC Qassem Soleimani, dalam sebuah serangan pesawat tak berawak di Irak.

Setelah itu, pada saat perang dengan AS tampaknya akan segera terjadi, IRGC menjatuhkan pesawat penumpang Ukraine National Airlines dengan dua rudal, menewaskan 176 orang di dalamnya dalam sebuah insiden yang disebut disebabkan oleh "kesalahan manusia".

Pemungutan suara juga dilakukan dua hari setelah Iran mengonfirmasi kematian COVID-19 pertamanya setelah berminggu-minggu spekulasi bahwa virus tersebut menyebar ke seluruh negeri. Pemimpin tertinggi sebagian menyalahkan publisitas seputar virus sebagai alasan mengapa jumlah pemilih lebih rendah dari biasanya.

Pada 2020, sudah dua tahun sejak AS mengingkari kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan negara-negara besar dunia, dan menjatuhkan sanksi sepihak yang keras terhadap Iran.

Sanksi-sanksi tersebut masih berlaku dan terus menekan perekonomian negara yang bermasalah, yang terus dirundung oleh kelesuan selama puluhan tahun akibat inflasi yang tinggi secara konsisten – yang kini mencapai sekitar 40 persen – dan tingginya angka pengangguran.

Mata uang nasional Iran, real, juga telah melemah sejak awal 2024, dan diperdagangkan pada nilai sekitar 585.000 terhadap dolar AS pada Kamis, setelah kehilangan lebih dari 15 persen nilainya pada tahun ini.

Selain itu, pemilu sebelumnya terjadi setelah protes publik besar-besaran yang dimulai pada November 2019, sedangkan pemilu tahun ini terjadi setelah protes nasional yang mematikan pada September 2022, yang berlangsung selama berbulan-bulan dan bergema di seluruh dunia.

Pemilihan parlemen ke-12 dan Majelis Ahli keenam pada Jumat juga berlangsung ketika perang Israel di Gaza secara terbuka mengadu “poros perlawanan” kelompok politik dan militer di seluruh wilayah yang didukung oleh Teheran melawan Amerika Serikat dan sekutunya.

<!--more-->

Siapa yang siap mengikuti pemilu?

Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf diperkirakan akan terpilih kembali. Dia telah menyerukan masyarakat untuk memilih 30 kandidat sekutunya untuk Teheran, yang mencakup sejumlah kandidat konservatif dan garis keras, termasuk enam perempuan.

Mayoritas sisa kursi di parlemen juga diperkirakan akan dimenangkan oleh kandidat-kandidat tersebut, dengan semua cabang kekuasaan kini didominasi oleh faksi-faksi ini sejak perjanjian nuklir dibubarkan di bawah mantan Presiden berhaluan tengah Hassan Rouhani pada 2015 dan tekanan terhadap Iran meningkat.

Front Reformis, sebuah koalisi kelompok yang paling dekat dengan partai oposisi di Iran, mengatakan mereka menolak untuk mengambil bagian dalam pemilu yang “tidak berarti dan tidak kompetitif”. Namun beberapa kandidat reformis dan sentris telah bergabung dengan kandidat lainnya dalam upaya untuk membentuk setidaknya minoritas non-konservatif di parlemen.

Parlemen Iran tidak mempunyai banyak suara dalam perumusan kebijakan luar negeri negaranya dan sebagian besar bertugas membuat peraturan yang mempengaruhi urusan dalam negeri, dengan isu-isu yang berkaitan dengan perekonomian selalu menjadi agenda utama. Dalam beberapa bulan terakhir, hal ini juga menjadi berita utama dalam undang-undang yang mengatur bagaimana perempuan diwajibkan untuk menutupi diri mereka sendiri dan kebebasan internet.

AL JAZEERA

Pilihan Editor: Dunia Kutuk Israel yang Tembaki Antrean Warga Gaza, Korban Tewas Jadi 112 Orang