Putra Joe Biden, Hunter Biden Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Usaha Pemakzulan Terhadap Ayahnya

Jumat, 1 Maret 2024 06:09 WIB

Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, meninggalkan pengadilan federal setelah sidang pembelaan atas dua tuduhan pelanggaran ringan karena sengaja gagal membayar pajak penghasilan di Wilmington, Delaware, AS, 26 Juli 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait dengan upaya-upaya pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, putranya, Hunter Biden, bersedia bersaksi dalam sidang lanjutan yang digerakkan oleh Republikan di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacaranya, Abbe Lowell, Hunter menyatakan kesiapannya untuk bersaksi baik dalam sidang publik maupun dalam sebuah deposisi jika Republikan mengeluarkan subpoena baru.

DPR yang dikuasai oleh Republikan telah mencoba mendesak Hunter untuk memberikan keterangan tertutup terkait dengan kegiatan bisnisnya sebagai bagian dari upaya-upaya pemakzulan terhadap Presiden Biden.

Dilansir dari Reuters, mereka menuduh bahwa keluarga Biden telah memperoleh keuntungan yang tidak pantas dari keputusan-keputusan kebijakan yang diambil oleh Presiden Biden saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2009-2017.

Meskipun telah ada upaya-upaya pemakzulan, baik Gedung Putih maupun Hunter Biden sendiri membantah segala tuduhan tersebut.

Advertising
Advertising

Salah satu langkah yang diambil oleh Hunter Biden adalah menolak untuk memberikan keterangan tertutup, dan sebaliknya menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah sidang publik.

Pengacara Hunter menyatakan bahwa subpoena sebelumnya dianggap tidak sah karena dikeluarkan sebelum DPR melakukan pemungutan suara penuh yang mengotorisasi penyelidikan pemakzulan. Namun, ia menegaskan bahwa jika DPR mengeluarkan subpoena yang sah, Hunter akan mematuhi untuk memberikan keterangan dalam sebuah sidang atau deposisi.

Sidang lanjutan yang digelar di DPR tersebut juga menjadi perhatian publik karena Hunter Biden secara terbuka menegaskan bahwa penyelidikan tersebut merupakan upaya partisan yang tidak beralasan terhadap keluarganya.

Dalam keterangannya, Hunter menyatakan bahwa selama lebih dari setahun, komite-komite di DPR telah mengintainya dalam upaya politik partisan terhadap ayahnya, tanpa memiliki bukti yang cukup untuk mendukung konspirasi-konspirasi yang dia anggap tidak beralasan.

"Para anggota Republikan ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara tentang kecanduan klien saya daripada mengajukan pertanyaan apa pun yang ada kaitannya dengan apa yang mereka sebut sebagai penyelidikan pemakzulan," kata Abbe Lowell.

Meskipun penyelidikan terhadap Biden dan keluarganya terus berlanjut, hingga saat ini belum ada bukti yang disajikan oleh pihak Republikan untuk mendukung klaim-klaim mereka.

Terlepas dari penyelidikan tersebut, Hunter Biden juga dihadapkan pada tantangan hukum lainnya, termasuk tuduhan terkait dengan penipuan pajak dan kepemilikan senjata api secara ilegal sebagai pengguna narkoba.

REUTERS
Pilihan editor: DPR AS Mulai Sidang Pertama Pemakzulan Presiden Joe Biden

Berita terkait

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

1 jam lalu

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel

Baca Selengkapnya

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

11 jam lalu

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

12 jam lalu

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

Australia dan Selandia Baru pada Jumat bergabung dengan 141 negara lain untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara keanggotaan PBB

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

14 jam lalu

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

Indonesia mendorong pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina dalam Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

17 jam lalu

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum

Baca Selengkapnya

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

18 jam lalu

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

Jaksa menuntut pria yang masuk ke rumah mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan menyerang suaminya dengan palu harus menjalani hukuman 40 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tahan Pengiriman Amunisi ke Israel, Cegah Tragedi Rafah atau Sekadar Peninjauan?

19 jam lalu

Amerika Serikat Tahan Pengiriman Amunisi ke Israel, Cegah Tragedi Rafah atau Sekadar Peninjauan?

Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu, bahwa terkait Rafah, AS meninjau beberapa pengiriman senjata jangka pendek ke Israel.

Baca Selengkapnya

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

20 jam lalu

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB untuk memprotes pemungutan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina

Baca Selengkapnya

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

22 jam lalu

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

Pemerintahan Joe Biden mengakui bahwa Israel kemungkinan menggunakan senjata yang disediakan AS tak sesuai hukum kemanusiaan di Gaza

Baca Selengkapnya

143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

22 jam lalu

143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

143 negara memberikan suara setuju untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB, sembilan negara menolak, termasuk AS, Israel, dan 25 negara abstain.

Baca Selengkapnya