TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan tinggi Inggris pada Rabu 21 Februari 2024 menolak permintaan yang mendesak penangguhan penjualan senjata Inggris ke Israel.

Gugatan hukum terhadap Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris diluncurkan pada Desember oleh organisasi hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network (Glan) yang berbasis di Inggris.

Organisasi-organisasi tersebut, yang berusaha untuk membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya, mengajukan peninjauan kembali terhadap izin ekspor pemerintah untuk penjualan senjata Inggris yang dapat digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

Lebih dari 29.000 warga Palestina – kebanyakan warga sipil – tewas dalam serangan militer Israel, yang dipicu oleh serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober.

Shawan Jabarin, direktur umum Al-Haq, mengatakan, “Keputusan pemerintah Inggris untuk terus memasok senjata kepada Israel untuk melanjutkan agresi militernya terhadap pria, wanita dan anak-anak di Gaza secara efektif mempersenjatai Israel untuk sepenuhnya menghancurkan Jalur Gaza, mengurangi kebutuhan vital Gaza dan menghancurkan infrastruktur sipil menjadi puing-puing.”

Gugatan hukum tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan izin penjualan senjata Inggris ke Israel dalam berbagai kategori dalam beberapa tahun terakhir, termasuk komponen untuk radar militer dan peralatan penargetan, komponen untuk dukungan militer, pesawat tempur, dan kapal angkatan laut.

Kriteria ekspor senjata Inggris yang ada menyatakan bahwa jika terdapat “risiko yang jelas” bahwa suatu senjata dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (IHL), maka ekspor senjata tidak boleh diberi izin.

Sejak 2015, terdapat £472 juta dalam bentuk hibah lisensi “standar” dengan nilai terbatas dan 58 lisensi “terbuka” dengan nilai tak terbatas kepada Israel, menurut organisasi tersebut, yang berpendapat bahwa lisensi terbuka kurang transparan dan memungkinkan jumlah yang tidak terbatas.

Pada Januari, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Inggris tidak dapat menyimpulkan bahwa Israel mematuhi hukum kemanusiaan internasional (IHL) dalam pemboman di Gaza.

Pada 18 Desember, pemerintah Inggris memutuskan untuk melanjutkan izin penjualan senjata meskipun ada kekhawatiran serius yang diungkapkan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri tentang aspek serangan Israel terhadap Hamas.

Akibatnya, pengadilan mengatakan bahwa kriteria yang mengharuskan Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris untuk mempertimbangkan apakah ada risiko barang-barang tersebut digunakan untuk melanggar hukum internasional harus “jelas” dan harus “merupakan pelanggaran serius.”

Penolakan pengadilan mengatakan ada “rintangan besar” yang harus diatasi untuk menetapkan bahwa kesimpulan pemerintah adalah “tidak rasional”, dan menambahkan: “Tidak ada prospek realistis bahwa rintangan tersebut dapat diatasi di sini.”

Glan mengatakan keputusan pengadilan tinggi tersebut tidak sejalan dengan konsensus internasional yang berkembang.

Pilihan Editor: Inggris Didesak Hentikan Penjualan Senjata ke Israel

AL JAZEERA