TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang dipenjara akan dibebaskan pada Minggu 18 Februari 2024. Pembebasan ini enam bulan setelah ia kembali ke negara itu menyusul pengasingan diri selama lebih dari 14 tahun.

Berbicara kepada wartawan pada Sabtu, Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan pembebasan Thaksin akan dilakukan “pada tanggal 18” dan ditangani “sesuai dengan aturan hukum”.

Thaksin diberikan pembebasan bersyarat pada awal pekan ini, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan ia akan dibebaskan. Minggu adalah hari pertama kelayakan pembebasan bersyaratnya.

Menteri Kehakiman Tawee Sodsong mengatakan awal pekan ini bahwa Thaksin, 74 tahun, termasuk di antara 930 tahanan yang diberikan pembebasan dini.

Thaksin masih bisa menghadapi masalah hukum lebih lanjut karena jaksa penuntut umum sedang mempertimbangkan untuk mendakwanya karena menghina monarki dalam wawancara pada 2015.

Miliarder yang memperoleh kekayaannya dari bisnis telekomunikasi ini dipenjara selama delapan tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sekembalinya ke Thailand pada Agustus.

Hukumannya dikurangi menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn dan dia telah menjalani hukuman enam bulan di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang dirahasiakan.

Kepulangannya bertepatan dengan kembalinya Partai Pheu Thai ke pemerintahan yang beraliansi dengan partai-partai pro-militer. Hal ini membuat banyak orang menyimpulkan bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai untuk mengurangi masa hukumannya.

Rumor tersebut semakin kuat ketika ia dipindahkan ke rumah sakit polisi beberapa jam setelah dijatuhi hukuman karena kesehatannya yang buruk, dan tidak jelas apakah ia pernah menghabiskan waktu di sel penjara.

Media lokal melaporkan bahwa Thaksin menderita sesak di dada dan tekanan darah tinggi ketika ia dirawat di rumah sakit. Keluarganya mengatakan ia telah menjalani dua operasi pada bulan-bulan berikutnya.

Srettha berasal dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putri bungsu Thaksin, Paetongtarn Shinawatra. Partai ini membentuk pemerintahan setelah pemilu Mei lalu, di mana Partai Maju Maju (Move Forward Party) yang progresif memenangkan suara terbanyak. Namun, mereka dihalangi untuk mengambil alih kekuasaan oleh unsur-unsur berkuasa yang terkait dengan militer dan elit tradisional.

Mantan perdana menteri ini meraih kekuasaan pada 2001 dengan platform populis yang menarik perhatian masyarakat pedesaan Thailand yang telah lama diabaikan oleh elit penguasa di negara tersebut. Ia kembali menjabat secara telak lima tahun kemudian, namun pada September 2006, ketika Thaksin berada di New York bersiap untuk berpidato di PBB, militer merebut kekuasaan melalui kudeta.

Sebelum dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan mengasingkan diri, sebagian besar di Dubai, Thaksin dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di tengah konflik kekerasan di provinsi-provinsi selatan yang mayoritas penduduknya Muslim dan “perang narkoba”, yang menewaskan ribuan orang.

Pilihan Editor: Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

AL JAZEERA