TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Israel tak diizinkan untuk memisahkan Gaza dari wilayah Palestina lainnya. “Kami tidak akan membiarkan rencana (pasukan) pendudukan untuk memisahkan Gaza dari wilayah Palestina lainnya, atau mencaplok bagian mana pun dari wilayah tersebut," kata Abbas dalam pertemuan di Markas Besar Kepresidenan di Ramallah, pada Rabu, 31 Januari 2024.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh anggota Komite Sentral gerakan Fatah dan beberapa anggota Dewan Revolusi itu, Abbas menegaskan kesatuan tanah Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah yurisdiksi Negara Palestina. “Negara Palestina tidak akan meninggalkan rakyatnya di Gaza. Kami akan berbagi mata pencaharian, gaji, dan tunjangan di Gaza dan Tepi Barat,” kata dia.

Abbas menegaskan kembali sikap politik Palestina yang tak tergoyahkan mengenai perlunya gencatan senjata segera, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dan pengiriman cepat bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung itu.

Dia menekankan pentingnya mencegah perpindahan masyarakat Palestina dari tanah mereka, mengingat trauma sejarah Nakba pada 1948 dan dampak abadi yang menimpa rakyat Palestina selama beberapa dekade sejak itu.

Abbas menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dengan mitra internasional dan sekutu regional untuk menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung serta memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk mengembalikan mereka ke rumah-rumah yang telah dihancurkan oleh pasukan pendudukan Israel.

Abbas pun mengatakan bahwa tindakan Israel dengan memotong pendapatan pajak tidak akan menghalangi Negara Palestina untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat Gaza.

Pendapatan pajak, yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa, dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina atas impor dan ekspor Palestina.

Sebagai imbalannya, Israel mendapat komisi sebesar 3 persen dari setiap kegiatan impor dan ekspor Palestina.

ANTARA | ANADOLU

Pilihan editor: Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina