TEMPO.CO, Jakarta - Cina menjadi sorotan atas catatan hak asasi manusianya pada pertemuan penting Dewan HAM PBB di Jenewa, Selasa, 23 Januari 2023, dengan negara-negara Barat menyerukan lebih banyak perlindungan bagi warga minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan kebebasan lebih besar di Hong Kong. Beijing sendiri mengatakan pihaknya telah mencapai kemajuan bersejarah.

Tinjauan PBB di Jenewa ini adalah yang pertama sejak badan hak asasi manusia global tersebut merilis sebuah laporan pada 2022 yang menyatakan bahwa penahanan warga Uyghur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beijing menyangkal adanya pelanggaran apa pun.

Cina telah melobi negara-negara non-Barat untuk memuji catatan hak asasi manusianya menjelang pertemuan tersebut dengan mengirimkan memo kepada utusannya dalam beberapa pekan terakhir, kata para diplomat kepada Reuters.

Misi diplomatik Cina tidak mengomentari laporan lobi tersebut. Delegasi Cina di PBB Jenewa mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mencapai kemajuan sejak tinjauan terakhir PBB pada 2018, dan mengatakan bahwa mereka telah mengangkat hampir 100 juta orang keluar dari kemiskinan.

“Kami memulai jalur pembangunan hak asasi manusia yang sejalan dengan tren zaman dan sesuai dengan kondisi nasional Cina dan mencetak pencapaian bersejarah dalam proses ini,” kata Duta Besar Chen Xu pada pertemuan tersebut.

Sekitar 163 negara dijadwalkan untuk berbicara pada sesi hari Selasa dan masing-masing negara hanya mempunyai waktu 45 detik untuk berbicara.

Banyak negara memuji upaya Cina dalam bidang hak asasi manusia, termasuk Ethiopia dan Kamerun. Negara-negara Barat menyampaikan kekhawatirannya termasuk Jerman, yang menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet, serta Kanada yang menyerukan Cina mencabut undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang kontroversial.

Eric Chan, kepala pemerintahan Hong Kong, memuji undang-undang tersebut.

“Hari-hari kekacauan dan ketakutan sosial kini telah berakhir. Stabilitas serta hukum dan ketertiban telah dipulihkan dan kota kita kembali ke jalurnya,” katanya pada pertemuan PBB.

Sarah Brooks dari Amnesty International mengatakan pertemuan itu berisiko menjadi "daun ara" bagi Cina dan negara-negara yang menjalin hubungan lebih dekat dengan Beijing.

Sebuah protes direncanakan pada Selasa malam di luar gedung PBB yang dihadiri aktivis Tibet, Uyghur dan Hong Kong serta pembangkang Cina.

REUTERS

Pilihan Editor Israel Usulkan Gencatan Senjata 2 Bulan untuk Bebaskan Sandera, Reaksi Hamas?