TEMPO.CO, Jakarta - Dua menteri Israel menyatakan bahwa mereka mendukung perpindahan warga Palestina dari Gaza, di tengah pembombardiran Israel di wilayah kantong tersebut yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan menyebabkan jutaan warga mengungsi.

“Kami ingin mendorong emigrasi yang disengaja, dan kami perlu menemukan negara-negara yang bersedia menerima mereka (warga Gaza),” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kepada saluran televisi Israel Channel 12 pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Pernyataan serupa diulangi oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dalam kesempatan berbeda. Pada rapat faksi partai sayap kanan Otzma Yehudit pada Senin, Ben-Gvir mengatakan di hadapan para wartawan dan anggota partai bahwa perang memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza”. Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”

Lantas, bagaimana tanggapan dunia terhadap pernyataan-pernyataan tersebut?

Amerika Serikat

Departemen Luar Negeri AS pada Selasa, 2 Januari 2024 mengecam pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir, yang dinilai bersifat menghasut dan tidak bertanggung jawab.

“Kami telah berulang kali dan secara konsisten diberitahu oleh Pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, bahwa pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan. Menurut AS, pernyataan seperti itu harus segera dihentikan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield pun menegaskan penolakan Amerika melalui pernyataan serupa di media sosial X.

Keduanya mengatakan tidak boleh ada perpindahan massal warga Palestina dari Gaza. “Kami menolak pernyataan menghasut baru-baru ini dari Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir,” kata Miller dan Thomas-Greenfield.

Prancis

Prancis mengeluarkan pernyataan pada Rabu, 3 Januari 2024 yang mengecam ucapan kedua menteri Israel. Mereka menyerukan kepada Israel untuk menahan diri dari “pernyataan-pernyataan provokatif yang tidak bertanggung jawab dan memicu ketegangan”, mencatat bahwa pemindahan penduduk secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.

“Pemerintah Israel tidak berhak memutuskan di mana warga Palestina harus tinggal di tanah mereka. Masa depan Jalur Gaza dan penduduknya terletak pada negara Palestina yang bersatu dan hidup damai dan aman bersama Israel,” kata Prancis.

Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Catherine Colonna pun mengutip pernyataan resmi itu di media sosial X, menyebutnya sebagai “kecaman jelas atas pernyataan-pernyataan provokatif oleh menteri-menteri tertentu”.

Spanyol

Pemerintah Spanyol menolak pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir yang disebut bertentangan dengan hukum internasional, berdasarkan keterangan tertulis pada Rabu, 3 Januari 2024.

“Spanyol menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk menghormati hukum internasional, hukum humaniter internasional dan menjamin perlindungan penduduk sipil,” kata Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerja Sama Spanyol.

<!--more-->

Slovenia

Kementerian Luar Negeri dan Eropa di Slovenia mengeluarkan pernyataan pada Rabu, 3 Januari 2024 yang menolak pernyataan kedua menteri Israel tersebut.

“Perpindahan penduduk Palestina dari Gaza bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan prospek lebih lanjut bagi solusi dua negara,” kata Slovenia. “Kami mengulangi seruan kami untuk menghormati hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional dan untuk perlindungan penduduk sipil di Gaza.”

Swedia

Swedia tidak mengeluarkan pernyataan resmi soal ini. Menteri Luar Negeri Tobias Billström tidak ingin mengomentari pernyataan para menteri tersebut, melansir dari harian Swedia Dagens Nyheter (DN), tetapi dia mengatakan kepada media tersebut lewat surel bahwa “deportasi warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum internasional”.

“Saya tidak melihat alasan untuk mengomentari pernyataan masing-masing menteri dalam koalisi pemerintah Israel. Yang kita hadapi adalah kebijakan pemerintah Israel,” katanya, dikutip dari DN.

Namun dia mengatakan deportasi warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum internasional, juga mengecam kekerasan terhadap warga Tepi Barat oleh pemukim Israel. “Swedia, seperti Uni Eropa, jelas membela hukum internasional dan secara umum mengutuk segala jenis pelanggaran hukum internasional,” ujarnya.

Inggris

Seorang minister of state di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menanggapi pernyataan kedua menteri Israel melalui media sosial X. Tariq Ahmad of Wimbledon mengatakan Gaza adalah wilayah Palestina yang diduduki, dan “akan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan”.

“Tidak ada warga Palestina yang boleh diancam dengan pemindahan paksa atau relokasi,” katanya. “Bersama dengan mitra internasional kami, kami menyesalkan pernyataan yang menghasut dari Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir.”

Belanda

Belanda menolak seruan apa pun untuk pengusiran warga Palestina dari Gaza maupun pengurangan wilayah Palestina, kata Kementerian Luar Negerinya pada Rabu, 3 Januari 2024.

“Pernyataan terbaru Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir mengenai pemukiman kembali warga Palestina dari Gaza tidak bertanggung jawab,” kata kementerian tersebut lewat X. “Hal ini tidak sesuai dengan solusi dua negara di masa depan, yaitu negara Palestina yang bisa hidup berdampingan dengan Israel yang aman.”

Jerman

Duta Besar Jerman untuk Israel, Steffen Seibert, mengutip pernyataan dari juru bicara Kantor Luar Negeri Jerman bahwa negara tersebut menolak dengan jelas “pernyataan tidak membantu” dari para menteri Israel yang mengusulkan agar warga Palestina meninggalkan Gaza dalam jumlah besar.

“Posisi kami jelas: tidak boleh ada pengusiran atau pengurangan wilayah Jalur Gaza,” kata Seibert di X pada Rabu.

Uni Eropa (UE)

UE tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun kepala kebijakan luar negerinya, Josep Borrell, mengutuk pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir lewat akun pribadinya di X. “Saya mengutuk keras pernyataan yang menghasut dan tidak bertanggung jawab dari menteri Israel Ben Gvir & Smotrich yang memfitnah penduduk Palestina di Gaza & menyerukan rencana emigrasi mereka,” katanya.

“Pemindahan paksa sangat dilarang karena merupakan pelanggaran berat terhadap HHI (hukum humaniter internasional), dan kata-kata itu penting,” ujar dia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB tidak mengeluarkan pernyataan resmi soal ini, tetapi pelapor khusus PBB untuk hak atas perumahan yang layak, Balakrishnan Rajagopal, mengeluarkan pernyataan lewat akun X-nya. “Pemindahan paksa penduduk Gaza merupakan tindakan genosida terutama mengingat tingginya jumlah anak-anak,” katanya.

Dia mengatakan pejabat Kongo atau negara lainnya akan bersalah karena bersekongkol dalam genosida jika mereka menyetujui perpindahan penduduk tersebut, merujuk pada artikel Times of Israel yang mengatakan Israel sedang berdiskusi dengan Kongo untuk menerima emigran dari Gaza.

Palestina

Palestina menolak pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir tentang perpindahan massal warganya melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat pada Rabu. Mereka menyerukan semua pihak untuk “memikul tanggung jawab mereka” dalam menggagalkan “dalih Netanyahu atas genosida warga sipil Palestina”.

Kementerian tersebut merilis pernyataan lain pada Kamis, menyambut sikap komunitas internasional yang serentak menolak seruan perpindahan massal warga Palestina.

NABIILA AZZAHRA A.

Pilihan Editor: Kasus COVID-19 di AS Meningkat, Rumah Sakit Kembali Wajibkan Penggunaan Masker