TEMPO.CO, Jakarta - Ketika pertumpahan darah Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut di Gaza, para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diam-diam berupaya menghalangi upaya untuk memacu tekanan global untuk mengakhiri pertempuran tersebut melalui Konvensi Jenewa.

Para diplomat AS sedang menyelesaikan démarche – sebuah inisiatif diplomatik – kepada rekan-rekan mereka di Swiss. Washington berharap Swiss akan membatalkan rencana pertemuan untuk membahas pelanggaran Konvensi Jenewa saat Israel tengah menggempur Gaza secara membabi buta, menurut dokumen departemen yang dilihat oleh The Huffington Post pada Rabu.

Pengungkapan ini terjadi ketika AS secara bersamaan memperlambat upaya internasional yang paling penting untuk meringankan penderitaan di Gaza, resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara drastis akan meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke jalur yang diblokir total oleh Israel itu.

Konvensi Jenewa adalah prinsip dasar hukum humaniter internasional yang menentukan tindakan apa yang sah selama perang. Setiap negara anggota PBB merupakan pihak dalam beberapa aspek dari perjanjian tersebut, termasuk Amerika Serikat dan Israel.

Keputusan formal bahwa Israel telah melanggar konvensi dalam serangan yang didukung AS di Gaza terhadap Hamas akan mewakili kecaman global yang serius terhadap kedua negara – dan menguatkan klaim kelompok hak asasi manusia yang telah mengumpulkan bukti pelanggaran tersebut.

Swiss, yang secara historis netral merupakan tempat penyimpanan konvensi-konvensi tersebut, yang berarti negara ini menentukan kapan pertemuan para pihak yang terlibat diadakan untuk membahas kepatuhan atas Konvensi Jenewa.

Para diplomat Palestina dan sekelompok besar negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Eropa yang bersekutu dengan AS, sedang mempersiapkan seruan agar Swiss meluncurkan konferensi yang berfokus pada serangan Israel ke Palestina. Ini akan mencakup pelanggaran Konvensi Jenewa oleh semua pihak, menurut dokumen Deplu AS dan seseorang yang mengetahui upaya Palestina.

Amnesty International, Human Rights Watch dan Komisi Ahli Hukum Internasional mendukung seruan diadakannya konferensi darurat.

Konferensi serupa sebelumnya pernah diadakan pada 1999, 2001 dan 2014, semuanya fokus pada konflik Israel-Palestina.

Pemerintahan Biden ingin memastikan pertemuan serupa tidak terjadi pada 2024. Pada awal Januari, para diplomat Amerika berencana melobi rekan-rekan mereka di Swiss untuk menolak permintaan dari Palestina dan organisasi pengawas.

Dokumen internal yang dilihat oleh HuffPost mengarahkan para pejabat AS untuk menyampaikan “keprihatinan serius” mengenai upaya Palestina dan membuat serangkaian argumen yang menentangnya.

Para diplomat Amerika harus mengatakan bahwa Majelis Umum PBB sejak awal perang Gaza belum mengeluarkan resolusi yang menyerukan diadakannya konferensi semacam itu. Dan, Konvensi tersebut tidak memuat arahan untuk prosedur mengadakan konferensi, sesuai dengan dokumen tersebut.

Selain itu, perwakilan AS juga harus mengatakan bahwa mengadakan konferensi berarti mempolitisasi Konvensi Jenewa dengan menciptakan kesan bahwa hal ini ditujukan untuk menargetkan Israel, menurut dokumen tersebut.

Materi tersebut menyarankan para pejabat Amerika untuk mengatakan bahwa kesan tersebut akan merugikan kredibilitas Swiss dan Konvensi itu sendiri.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada HuffPost: “Kami tidak mengomentari dugaan komunikasi internal Departemen Luar Negeri. Kami memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dan berunding dengan mitra dan rekan di seluruh dunia seiring perkembangan situasi,” kata juru bicara tersebut melalui email.

Perwakilan pemerintah Swiss belum memberikan komentar.

Efek utama dari konferensi semacam itu adalah memberikan sinyal internasional yang besar mengenai gentingnya serangan Israel ke Gaza, kata Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia internasional Israel.

“Forum ini bukan pengadilan: Mereka tidak bisa memutuskan apakah kejahatan perang telah terjadi, dan ini bukan forum di mana bukti-bukti dipertimbangkan dan diteliti,” tambahnya. “Hal yang paling penting dari pertemuan semacam ini adalah bersifat politis… Pertemuan ini merupakan hal yang sangat besar karena jarang terjadi.”

Sfard mencatat bahwa sebagai sekutu asing utama Israel, AS juga dapat mendapat sorotan dalam konferensi semacam itu. “Karena Amerika mendukung kampanye Israel, maka Amerika akan terpengaruh oleh apapun yang menuduh Israel melakukan kejahatan atau menuntut agar Israel menaati sesuatu,” ujarnya.

Amerika telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menilai apakah Israel mengikuti hukum internasional dalam kampanyenya, namun mengharapkan Israel untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah negara-negara lain mengatakan simpati mereka terhadap Israel di tengah trauma tidak bisa dijadikan alasan atas apa yang mereka lihat sebagai tindakan yang sangat mengkhawatirkan di Gaza.

“Meskipun kami sangat mendukung Israel dan tidak siap menerima apa pun yang akan membahayakan keamanannya… Saya tidak melihat adanya kontradiksi antara hak untuk berperang melawan teroris, termasuk Hamas, dan kebutuhan mutlak untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil,” Nicolas De Rivière, duta besar Perancis untuk PBB, baru-baru ini mengatakan kepada HuffPost.

“Apa yang terjadi saat ini adalah pelanggaran besar-besaran terhadap Konvensi Jenewa. Ini harus berhenti sekarang. Tindakan militer harus menargetkan pejuang Hamas secara eksklusif, titik.”

Serangan Hamas dan pejuang Palestina lainnya menewaskan 1.200 warga Israel. Sejauh ini, pembalasan Israel telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina, kata pejabat kesehatan Gaza pada Rabu.

Pilihan Editor: Tim Ahli di PBB Sebut Serangan Balasan Israel ke Gaza seperti Hukuman Kolektif

THE HUFFINGTON POST | AL JAZEERA