TEMPO.CO, Jakarta - Prancis akan menerapkan tindakan terhadap pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, kata menteri luar negerinya pada Senin, 18 Desember 2023, sehari setelah bertemu dengan petani Palestina di Ramallah, yang menjadi sasaran dalam beberapa pekan terakhir.

Data PBB menunjukkan bahwa serangan harian pemukim meningkat lebih dari dua kali lipat sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan serangan berikutnya terhadap daerah kantong Palestina di Gaza. Lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam kekerasan tahun ini, termasuk serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Yahudi.

"Kami tidak akan menerima tindakan ini. Prancis tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kami telah meminta pemerintah Israel untuk mengakhiri hal ini dan akan mengambil tindakan nasional terhadap pemukim radikal Israel," kata Catherine Colonna pada konferensi pers di Beirut setelah kunjungan dua hari ke Israel, Ramallah dan Lebanon.

Uni Eropa sedang mempelajari kemungkinan sanksi terhadap pemukim Yahudi yang melakukan kekerasan.

“Ini tanah milik Palestina dan akan menjadi bagian dari sebuah negara Palestina,” katanya.

Colonna berada di Beirut pada Senin untuk bertemu dengan para pejabat Lebanon, UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan, dan menyampaikan pesan kepada Hizbullah yang didukung Iran.

Paris berharap dapat menjadi perantara dengan mitra-mitranya untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan resolusi Dewan Keamanan 1701.

“Kita masih jauh dari itu,” katanya.

Resolusi tersebut, yang disahkan pada akhir perang 2006 antara Hizbullah dan Israel, menyatakan bahwa tidak boleh ada faksi bersenjata yang berada di antara Sungai Litani Lebanon dan perbatasan.

Resolusi tersebut melarang semua senjata tidak sah antara Sungai Litani dan perbatasan antara Israel dan Lebanon yang diawasi PBB. Berdasarkan resolusi tersebut, tentara Lebanon bertanggung jawab atas keamanan di sisi perbatasannya di zona yang melarang angkatan bersenjata lainnya, termasuk Hizbullah.

Colonna, yang tidak bertemu Hizbullah selama kunjungannya, meminta kedua belah pihak untuk mematuhi resolusi tersebut dan mulai mengambil langkah-langkah untuk memastikan implementasi penuh resolusi tersebut.

“Tidak ada pihak yang menerapkannya. Kedua belah pihak menerimanya,” katanya. "Kita perlu melakukan bentuk deeskalasi. Kita tidak bisa terus seperti ini tanpa adanya risiko eskalasi yang serius," katanya, tanpa mengatakan apakah kedua pihak bersedia mengambil tindakan.

REUTERS

Pilihan Editor: Rishi Sunak: Terlalu Banyak Warga Sipil Terbunuh dalam Konflik Israel-Hamas