TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai pemerintah dan pejabat politik dari seluruh staf pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berunjuk rasa mendesak gencatan senjata di Gaza di luar Gedung Putih pada Rabu malam waktu setempat.

Menurut CNN, acara tersebut dihadiri lebih dari tiga lusin orang. Mereka menutupi wajah mereka dengan masker dan kaca mata, menghindari persekusi atas pilihan politik mereka.

Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengundurkan diri pada pertengahan Oktober karena penentangannya atas pemberian senjata berat kepada Israel untuk menyerang Gaza, dilaporkan memberikan pidato pembukaan pada acara tersebut.

“Rakyat Amerika dan lembaga-lembaga terhormat seperti PBB memohon gencatan senjata, namun pemerintahan ini belum mendengarkannya. Kami menuntut Presiden Biden dan anggota Kabinet untuk angkat bicara: Menyerukan gencatan senjata permanen, membebaskan semua sandera, dan segera melakukan de-eskalasi,” kata Paul pada acara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada The Independent, puluhan anggota koalisi yang mewakili lebih dari 800 staf Biden mengatakan mereka berdiri di luar Gedung Putih “pada malam ketujuh Hanukkah dan ketika kita bersiap untuk merayakan Natal dan liburan musim dingin bersama orang-orang yang kita cintai untuk memperjelas bahwa kita tidak bisa tinggal diam mengenai kekejaman yang terus berlanjut di Gaza.”

“Kami merasa ngeri dengan serangan brutal pada 7 Oktober terhadap warga sipil Israel, dan merasa ngeri dengan tanggapan yang tidak proporsional dari pemerintah Israel, yang tanpa pandang bulu telah membunuh ribuan warga sipil Palestina yang tidak bersalah di Gaza dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi,” tulis mereka.

“Kami telah melihat kamp pengungsi, rumah sakit, sekolah, dan seluruh lingkungan dibom,” tambah pernyataan itu. “Kami telah melihat pria, wanita, dan anak-anak yang tewas ditarik dari reruntuhan dengan mengenakan piyama. Kita telah melihat berbagai bentuk pelecehan, penghinaan, dan degradasi. Ini tidak bisa diterima."

Sekelompok pegawai pemerintahan Biden membentangkan spanduk di luar Gedung Putih bertuliskan “Staf Anda menuntut gencatan senjata”. Para staf meletakkan mawar di dekat lilin dan nama-nama warga Palestina yang terbunuh di Gaza sejak 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan. Daftar itu sepanjang 33 halaman.

Presiden Biden menghadapi seruan yang semakin besar untuk mendukung gencatan senjata dari dalam pemerintahannya, dari staf kampanye presidennya, dan dari anggota Kongres.

Sekelompok lebih dari 800 pegawai federal dan staf lembaga independen bergabung dalam surat bulan lalu kepada presiden yang menuntut dukungan mendesak terhadap gencatan senjata, mendukung pembebasan semua sandera, dan mendesak segera mengurangi eskalasi kekerasan di Gaza.

Surat tersebut didukung oleh staf di 30 departemen dan lembaga.

Surat terbuka lainnya dari lebih dari 1.000 pejabat Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), salah satu lembaga bantuan terbesar di dunia, yang disahkan oleh Kongres, juga telah menandatangani surat terbuka yang mendesak dukungan Biden terhadap gencatan senjata.

Lusinan pegawai aktif Departemen Luar Negeri juga telah menandatangani memo internal kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengkritik pendekatan pemerintah terhadap kampanye militer Israel.

Ratusan pendukung Partai Demokrat di Kongres juga telah mendesak atasan mereka untuk mendukung gencatan senjata. Sebulan yang lalu, kurang dari 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hanya satu senator AS yang mendukung gencatan senjata. Pada 13 Desember, lebih dari 60 anggota Kongres, termasuk setidaknya tiga senator, telah bergabung dalam seruan tersebut.

Unjuk rasa staf Biden terjadi satu hari setelah mayoritas anggota PBB memberikan suara mayoritas untuk mendukung resolusi gencatan senjata selama sesi darurat. Dua puluh tiga negara abstain dalam pemungutan suara, dan 10 negara menolaknya – termasuk Amerika Serikat dan Israel.

Mayoritas pemilih Amerika mendukung gencatan senjata permanen dan pengurangan kekerasan di Gaza, menurut jajak pendapat dari lembaga pemikir progresif Data for Progress. Itu mencakup 76 persen pemilih Demokrat. 68 persen responden dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos setuju bahwa “Israel harus menyerukan gencatan senjata dan mencoba bernegosiasi.”

Para pemimpin enam kelompok bantuan kemanusiaan besar mengatakan pemerintahan Biden, jika tidak mengubah arah, berisiko “mewariskan ketidakpedulian dalam menghadapi penderitaan yang tak terkatakan, bias dalam penerapan hukum konflik dan impunitas bagi aktor-aktor yang melanggar kemanusiaan hukum internasional".

Dalam sambutannya kepada para pendukungnya pada penggalangan dana minggu ini, Biden mengatakan Israel “kehilangan dukungan” untuk perangnya karena “pengeboman tanpa pandang bulu”. Keesokan harinya, Netanyahu sekali lagi menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata, dengan menyatakan bahwa “tidak ada” yang dapat menghentikan Israel untuk melakukan serangan ke Gaza di tengah tekanan internasional.

Lebih dari 18.600 warga Palestina di Gaza telah terbunuh, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak, menurut kementerian kesehatan Gaza hingga Rabu.

“Kami di sini malam ini untuk berduka atas hilangnya setiap individu, kehidupan yang indah dan tidak bersalah,” kata koalisi tersebut. “Saat kami meletakkan bunga dan batu untuk mengenang mereka, kami menuntut diakhirinya kekerasan yang merenggut mereka.”

Pilihan Editor: Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Demonstran Yahudi Blokir Jalan Bebas Hambatan Los Angeles

THE INDEPENDENT | THE HILL