Korea Selatan Minta Rusia Jatuhkan Sanksi ke Korea Utara atas Satelit Mata-mata

Reporter

Tempo.co

Selasa, 12 Desember 2023 20:48 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama pertemuan di Kosmodrom Vostochny di wilayah Amur timur jauh, Rusia, 13 September 2023. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat senior Korea Selatan pada Selasa 12 Desember 2023 mendesak Rusia agar membantu menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara atas peluncuran satelit mata-matanya baru-baru ini. Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yung-ho juga meminta Moskow menegakkan larangan yang ada terhadap ekspor tenaga kerja negara terisolasi tersebut.

Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yung-ho, yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea, mengatakan peluncuran satelit bulan lalu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang penggunaan teknologi balistik oleh Korea Utara. “Namun Rusia sangat pasif dalam memberikan sanksi lebih lanjut kepada Pyongyang,” kata Kim.

Ada “tanda-tanda jelas” kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow, dan Seoul juga sedang menyelidiki apakah Rusia telah menerima lebih banyak pekerja Korea Utara yang bertentangan dengan resolusi PBB, kata Kim.

“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan resolusi sanksinya dengan setia,” katanya pada konferensi pers.

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan bulan lalu bahwa Korea Utara telah menerima bantuan Rusia untuk peluncuran satelit tersebut, yang merupakan upaya ketiga setelah dua kali gagal.

Advertising
Advertising

Menyusul kunjungan langka pemimpin Kim Jong Un ke Rusia pada September, Korea Utara telah mengirim ratusan pekerja konstruksi dan lainnya ke Timur Jauh Rusia untuk mendapatkan mata uang asing, surat kabar Korea Selatan Donga Ilbo melaporkan pada Selasa, mengutip pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Menteri Kim juga mendesak Cina untuk memainkan peran yang lebih baik dalam memberikan sanksi kepada Korea Utara atas pengembangan senjatanya, dan mematuhi norma-norma internasional untuk tidak memulangkan secara paksa para pembelot Korea Utara.

Aktivis Korea Selatan mengatakan pekan lalu bahwa hingga 600 warga Korea Utara telah “menghilang” setelah dideportasi oleh Cina pada Oktober, yang mungkin merupakan repatriasi massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Kim juga mengatakan meningkatnya penampilan publik dan tingkat protokol Kim Ju Ae, putri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dapat bertujuan untuk meletakkan dasar bagi suksesi di masa depan.

Sejak debutnya pada November 2022, dia telah tampil di media pemerintah sebanyak 19 kali, sebagian besar menemani ayahnya di acara militer, katanya.

“Kemungkinan dia menjadi penerus tidak bisa dikesampingkan,” kata Kim. “Dengan menampilkannya ke publik lebih awal, mereka mungkin mencoba menunjukkan tekad mereka untuk suksesi generasi keempat.”

Pilihan Editor: Korea Utara Berhasil Luncurkan Satelit Mata-mata setelah Dua Kali Gagal, Dibantu Rusia?

REUTERS

Berita terkait

AS Batasi Izin Ekspor Teknologi untuk Cina, Qualcomm dan Intel Tak Bisa Pasok Chip ke Huawei

4 jam lalu

AS Batasi Izin Ekspor Teknologi untuk Cina, Qualcomm dan Intel Tak Bisa Pasok Chip ke Huawei

AS membatasi izin ekspor teknologi untuk Cina. Qualcomm dan Intel tak lagi bisa memasok produknya ke perusahaan seperti Huawei.

Baca Selengkapnya

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

6 jam lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

9 jam lalu

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina

Baca Selengkapnya

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

13 jam lalu

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara lain abstain. Apa alasan mereka menolak?

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

17 jam lalu

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

Anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-Hyeon menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok revolusioner

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepeda Motor Listrik Yadea Teknologi Indonesia di Karawang Bakal Serap 3.000 Tenaga Kerja

17 jam lalu

Pabrik Sepeda Motor Listrik Yadea Teknologi Indonesia di Karawang Bakal Serap 3.000 Tenaga Kerja

Pabrik sepeda motor listrik PT Yadea Teknologi Indonesia mulai dibangun di Kawasan Industri Suryacipta Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

18 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

1 hari lalu

Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

Smartphone Huawei seri Pura 70 dinilai hampir menjadi simbol kemandirian Cina menghadapi tekanan sanksi dari Amerika. Chip masih titik terlemah.

Baca Selengkapnya

Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

1 hari lalu

Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.

Baca Selengkapnya

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

1 hari lalu

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

Calon menhan Rusia yang ditunjuk oleh Presiden Vladimir Putin menekankan perlunya kesejahteraan yang lebih baik bagi personel militer.

Baca Selengkapnya