Bendera Uni Eropa berkibar di luar Komisi Eropa di Brussels, Belgia 8 November 2023. REUTERS/Yves Herman
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri-menteri Uni Eropa sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam menanggapi konflik di wilayah Palestina dalam pertemuan di Brussels, Belgia pada Senin, 11 Desember 2023. Beberapa kemungkinan yang menjadi bahan pertimbangan adalah tindakan keras terhadap keuangan kelompok militan Hamas dan larangan perjalanan bagi pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat, Palestina.
Perang Israel Hamas di Gaza yang menewaskan belasan ribu orang telah mengungkap perpecahan dan disonansi di antara negara-negara UE. Namun para menteri akan mencoba menemukan titik temu saat mereka merundingkan makalah diskusi yang menguraikan berbagai kemungkinan langkah selanjutnya dari blok ini.
Hamas sudah terdaftar di UE sebagai organisasi teroris, yang berarti dana atau aset apa pun yang dimilikinya di UE harus dibekukan. UE pun mengatakan pada Jumat, 8 Desember lalu bahwa mereka telah menambahkan Komandan Jenderal sayap militer Hamas, Mohammed Deif, dan wakilnya, Marwan Issa, ke dalam daftar teroris yang dikenakan sanksi.
Makalah diskusi yang dilihat oleh kantor berita Reuters menunjukkan bahwa UE kemungkinan akan melangkah lebih jauh dengan menargetkan keuangan dan disinformasi Hamas. Negara-negara UE termasuk Prancis dan Jerman mengatakan mereka sudah bekerja sama untuk mengajukan proposal tersebut.
Selain keuangan Hamas, kekerasan di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel juga menjadi poin pembahasan. Para pejabat senior UE, salah satunya kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell, menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Menurut makalah tersebut, tanggapan UE terhadap masalah itu dapat mencakup larangan perjalanan ke negara-negara UE bagi para pelaku kekerasan dan sanksi-sanksi lain atas pelanggaran hak asasi manusia.
Langkah-langkah tersebut, menurut Prancis bulan lalu, harus dipertimbangkan. Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan pekan lalu bahwa “pemukim ekstremis di Tepi Barat” akan dilarang memasuki negaranya.
Beberapa sumber diplomat yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan akan sulit untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk pelarangan di seluruh UE. Hal ini dikarenakan negara-negara seperti Austria, Republik Ceko dan Hongaria adalah sekutu setia Israel.
Kendati demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan Amerika Serikat selaku pendukung terbesar Israel untuk mulai memberlakukan larangan visa terhadap pemukim yang terlibat kekerasan di Tepi Barat dapat mendorong negara-negara UE untuk mengambil langkah yang sama.
