TEMPO.CO, Jakarta - Pada Rabu, 22 Agustus 2023, Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza setidaknya selama empat hari.

Gencatan senjata ini agar bantuan dapat masuk ke Gaza dan membebaskan sedikitnya 50 tawanan yang disandera oleh Hamas dan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang dipenjara di Israel. Gencatan senjata dari perang Israel Hamas itu berlangsung mulai pagi hari ini, Jumat 24 November 2023 dan dilanjutkan 3 hari ke depan.

Tawanan Perang

Tawanan perang, dilansir dari Britannica, adalah setiap orang yang ditangkap atau ditawan oleh pihak yang berperang selama perang. Dalam pengertian yang paling ketat, istilah ini hanya diterapkan pada anggota angkatan bersenjata yang terorganisir secara teratur, tetapi dalam definisi yang lebih luas, istilah ini juga mencakup gerilyawan, warga sipil yang mengangkat senjata melawan musuh secara terbuka, atau nonkombatan yang terkait dengan kekuatan militer.

Pada awal sejarah peperangan, tidak ada pengakuan atas status tawanan perang karena musuh yang kalah akan dibunuh atau diperbudak oleh pihak yang menang. Para wanita, anak-anak, dan orang tua dari suku atau bangsa yang kalah sering kali dibuang dengan cara yang sama.

Tawanan, baik yang aktif berperang atau tidak, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan penculiknya, dan jika tawanan selamat dari medan perang, keberadaannya tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan makanan dan kegunaannya bagi penculiknya.

Jika dibiarkan hidup, tawanan dianggap oleh penculiknya hanya sebagai barang yang bisa dipindahkan, sebuah barang dagangan. Selama perang agama, secara umum dianggap sebagai suatu kebajikan untuk menghukum mati orang-orang yang tidak percaya. Namun pada masa kampanye Julius Caesar, seorang tawanan dapat, dalam keadaan tertentu, menjadi orang yang dibebaskan di dalam Kekaisaran Romawi.

Tawanan Perang Sebelum Perang Dunia I

Seiring dengan perubahan peperangan, begitu pula perlakuan yang diberikan kepada para tawanan dan anggota negara atau suku yang kalah. Perbudakan tentara musuh di Eropa menurun selama Abad Pertengahan, tetapi tebusan dipraktikkan secara luas dan terus berlanjut hingga akhir abad ke-17.

Warga sipil di komunitas yang kalah jarang sekali ditawan karena, sebagai tawanan, mereka terkadang menjadi beban bagi pihak yang menang. Selain itu, karena mereka bukan kombatan, maka dianggap tidak adil dan tidak perlu untuk menahan mereka sebagai tawanan.

Perkembangan penggunaan tentara bayaran juga cenderung menciptakan iklim yang sedikit lebih toleran terhadap tawanan karena pihak yang menang dalam suatu pertempuran tahu bahwa dia mungkin akan menjadi pihak yang kalah dalam pertempuran berikutnya.

Pada abad ke-18, sikap moralitas baru dalam hukum negara, atau hukum internasional, memiliki pengaruh yang besar terhadap masalah tawanan perang. Tawanan tidak lagi diperlakukan sebagai barang yang dapat dibuang sesuai keinginan pemenang, tetapi hanya untuk disingkirkan dari pertempuran. Pemikir, seperti Jean-Jacques Rousseau dan Emerich de Vattel, memperluas tema tawanan perang dan mengembangkan apa yang bisa disebut teori karantina untuk disposisi tahanan. Sejak saat itu, perlakuan terhadap para tahanan secara umum membaik.

Pada pertengahan abad ke-19, sudah jelas bahwa prinsip-prinsip yang pasti untuk memperlakukan tawanan perang telah diakui secara umum di dunia Barat. Namun, ketaatan terhadap prinsip-prinsip dalam Perang Saudara Amerika (1861-1865) dan Perang Prancis-Jerman (1870-1871) masih jauh dari harapan, dan banyak upaya dilakukan pada paruh kedua abad itu untuk memperbaiki nasib para prajurit yang terluka dan para tawanan.

Pada tahun 1874, sebuah konferensi di Brussel menyiapkan sebuah deklarasi terkait tawanan perang, tetapi tidak diratifikasi. Pada tahun 1899 dan sekali lagi pada tahun 1907, konferensi internasional di Den Haag menyusun aturan perilaku yang mendapatkan pengakuan dalam hukum internasional.

Perang Dunia I dan II serta Konvensi Jenewa

Namun, selama Perang Dunia I, ketika tawanan perang berjumlah jutaan, ada banyak tuduhan dari kedua belah pihak bahwa peraturan tersebut tidak ditaati. Segera setelah perang, negara-negara di dunia berkumpul di Jenewa untuk menyusun Konvensi 1929, yang sebelum pecahnya Perang Dunia II diratifikasi oleh Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lain, tetapi tidak oleh Jepang atau Uni Soviet.

Selanjutnya: Selama Perang Dunia II...
<!--more-->

Selama Perang Dunia II, jutaan orang ditawan dalam keadaan yang sangat bervariasi dan mengalami perlakuan yang berkisar dari yang sangat baik hingga yang biadab. Amerika Serikat dan Britania Raya secara umum mempertahankan standar yang ditetapkan oleh konvensi Den Haag dan Jenewa dalam memperlakukan tawanan perang Poros.

Jerman memperlakukan tawanan Inggris, Prancis, dan Amerika dengan relatif baik, tetapi memperlakukan tawanan perang Soviet, Polandia, dan Slavia lainnya dengan sangat kejam. Soviet membalasnya dengan mengirimkan ratusan ribu tawanan perang Jerman ke kamp kerja paksa Gulag, tempat sebagian besar dari mereka meninggal.

Jepang memperlakukan tawanan perang Inggris, Amerika, dan Australia dengan kejam, dan hanya sekitar 60 persen dari tawanan perang ini yang selamat dari perang. Setelah perang, pengadilan kejahatan perang internasional diadakan di Jerman dan Jepang, berdasarkan konsep bahwa tindakan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perang dapat dihukum sebagai kejahatan perang.

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, Konvensi Jenewa 1929 direvisi dan ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini melanjutkan konsep yang diungkapkan sebelumnya bahwa para tawanan harus dipindahkan dari zona tempur dan diperlakukan secara manusiawi tanpa kehilangan kewarganegaraan.

Konvensi tahun 1949 ini memperluas istilah tawanan perang untuk mencakup tidak hanya anggota angkatan bersenjata reguler yang telah jatuh ke tangan musuh tetapi juga milisi, sukarelawan, laskar, dan anggota gerakan perlawanan jika mereka menjadi bagian dari angkatan bersenjata, dan orang-orang yang menemani angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota, seperti koresponden perang, kontraktor suplai sipil, dan anggota unit layanan tenaga kerja.

Perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa tetap ada pada mereka selama masa tawanan dan tidak dapat diambil oleh penculik atau diserahkan oleh tawanan itu sendiri. Selama konflik, para tawanan dapat dipulangkan atau diserahkan kepada negara netral untuk dititipkan.

Pada akhir permusuhan, semua tawanan perang harus dibebaskan dan dipulangkan tanpa penundaan, kecuali mereka yang ditahan untuk diadili atau menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh proses peradilan.

REUTERS | BRITANNICA
Pilihan editor: Gencatan Senjata Hamas dan Israel Dimulai Jumat Pagi Pukul 07-00