TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berencana mengesahkan beberapa undang-undang dalam beberapa bulan ke depan, sebelum pemilu Inggris yang diharapkan berlangsung pada 2024. Rencana legislasi diuraikan oleh Raja Charles dalam Pidato Raja pada Selasa, 7 November 2023.

Pidato Raja merupakan pidato yang disampaikan oleh monarki di ruang Dewan Bangsawan pada awal setiap sesi parlemen, biasanya pada Mei atau Juni dan November, namun dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun tergantung pada waktu pemilu. Meskipun disebut Pidato Raja, pidato ini sebenarnya ditulis oleh pemerintah.

Pidato yang disampaikan oleh Raja Charles, yang merupakan pidato pertama Inggris oleh seorang raja sejak 1951, kemungkinan besar menjadi yang terakhir sebelum pemilu, yang harus dilaksanakan sebelum atau pada Januari 2025. Banyak kebijakan yang ditujukan untuk menarik pemilih.

Berikut daftar undang-undang yang ingin disahkan oleh Sunak sebelum pemilu.

Hukum dan pencegahan kejahatan
Pemerintah Inggris berencana untuk memperkenalkan lima undang-undang yang dimaksudkan untuk memperberat hukuman dan mencegah kejahatan. Langkah yang diambil Sunak ini merupakan tanda bahwa Partai Konservatif yang saat ini memimpin pemerintahan berharap menjadikan hal ini sebagai isu utama pemilu.

Menjelang pidato, pemerintah menegaskan bahwa dua rancangan undang-undang kejahatan untuk Inggris dan Wales akan diumumkan — RUU Penghukuman dan RUU Peradilan Pidana — sementara progres RUU Korban dan Narapidana akan lanjut di Dewan Rakyat.

Satu RUU lagi, usulan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman untuk membatasi penggunaan tenda oleh warga tunawisma tidak akan dibahas dalam pidato tersebut dan akan ditinjau lebih lanjut, menurut laporan BBC Newsnight.

RUU Penghukuman mengatur pembunuh yang melakukan serangan bermotif seksual atau sadis secara otomatis akan menghadapi pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.

Sementara, RUU Peradilan Pidana berarti bahwa para penjahat akan disuruh hadir di pengadilan ketika mereka dijatuhi hukuman agar mereka dapat mendengar keterangan dari para korban.

<!--more-->

Rokok dan vape
RUU Tembakau dan Vape akan memenuhi janji Sunak yang dibuat bulan lalu untuk menghapuskan semua penjualan tembakau di Inggris.

Berdasarkan RUU tersebut, siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 tidak akan diizinkan membeli rokok secara legal. Pemerintah mengatakan pihaknya juga berupaya untuk menerapkan peraturan yang mengatur rasa dan deskripsi vape yang menurut para kritikus sengaja dibuat untuk menarik minat anak-anak.

Pengeboran minyak
RUU Perizinan Perminyakan Lepas Pantai akan mengatur putaran perizinan tahunan untuk eksplorasi minyak dan gas di Laut Utara. Langkah ini menurut pemerintah akan menciptakan kepastian bagi industri selama transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Partai Buruh, oposisi dari Partai Konservatif yang saat ini unggul dua digit dalam jajak pendapat, mengatakan pihaknya akan berhenti mengeluarkan izin minyak dan gas baru di Laut Utara, meskipun mereka akan menghormati izin yang diberikan sebelum pemilu.

Perlindungan konsumen
Pemerintah Inggris akan memperkenalkan RUU Pasar Digital, Persaingan dan Konsumen, yang akan memberikan kewenangan baru kepada para menteri untuk mengatasi apa yang disebut “drip pricing”, di mana perusahaan mengiklankan harga rendah secara daring sebelum memberikan biaya tambahan.

Konsumen juga akan diberikan kewenangan baru untuk mempermudah keluar dari kontrak berlangganan, yang menurut pemerintah merugikan masyarakat sekitar £1,6 miliar pound (Rp30 triliun) per tahun.

<!--more-->

Perumahan

Pemerintah Inggris akan mengubah sistem perumahan yang memaksa pemilik beberapa properti untuk membayar sewa kepada pemegang bebas, dengan memperkenalkan RUU Sewa dan Hak Milik yang membebaskan semua rumah baru di Inggris dan Wales dari keharusan membayar biaya tambahan ini.

RUU Reformasi Penyewa akan melanjutkan rencana untuk mengakhiri penggusuran tanpa alasan di Inggris, empat tahun setelah undang-undang tersebut pertama kali dijanjikan.

Regulator sepak bola
Pemerintah berencana membentuk regulator sepak bola independen, yang akan bertanggung jawab mengawasi pemilik klub dan sumber daya keuangan mereka.

Legislasi baru ini akan mengharuskan pemilik untuk memastikan para penggemar dikonsultasikan mengenai perubahan lencana klub, nama, dan warna kaos.

Regulator akan memiliki wewenang untuk menghentikan klub-klub bergabung dengan liga-liga yang memisahkan diri, setelah enam klub Inggris berusaha pada 2021 untuk bergabung dengan Liga Super Eropa yang baru.

REUTERS | BBC

Pilihan Editor: Umat Yahudi New York Ikut Protes di Patung Liberty, Tuntut Israel Gencatan Senjata di Gaza