Komisi HAM PBB Serukan Pembubaran Polisi Moral Iran

Reporter

Tempo.co

Editor

Ida Rosdalina

Sabtu, 4 November 2023 15:50 WIB

Polisi Iran berdiri di jalan selama kebangkitan polisi moral di Teheran, Iran, Ahad, 16 Juli 2023. Peran polisi moral ini sebagian besar telah dibekukan pasca demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu kematian Mahsa Amini. Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat, 3 November 2023, menyatakan keprihatinan atas perlakuan Iran terhadap perempuan dan anak perempuan dan menyerukan pembubaran polisi moral Republik Islam.

Dalam tinjauannya terhadap catatan hak asasi manusia di Iran, komite tersebut mengatakan Teheran harus memperkenalkan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan.

“Negara pihak harus mengadopsi undang-undang komprehensif yang mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang secara eksplisit menangani kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan kejahatan yang dilakukan atas nama ‘kehormatan’,” kata komite tersebut dalam laporannya.

Kematian Mahsa Amini, 22 tahun, yang ditahan polisi moral tahun lalu karena pelanggaran aturan yang mewajibkan perempuan mengenakan hijab, memicu protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan di seluruh negeri.

Kematian Amini memicu kemarahan terpendam selama bertahun-tahun atas berbagai isu, mulai dari kurangnya kebebasan politik dan gaya hidup hingga kesulitan ekonomi, yang memicu krisis legitimasi terburuk bagi kelompok ulama dalam beberapa dekade terakhir.

Advertising
Advertising

Komisi HAM PBB mengatakan Iran harus "mengubah atau mencabut undang-undang dan kebijakan yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap kewajiban berhijab... dan membubarkan polisi moral".

Misi diplomatik Iran di Jenewa tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari temuan komite tersebut.

Polisi Iran dan milisi basij, yang berafiliasi dengan pasukan elite Garda Revolusi Iran, menerapkan aturan berpakaian publik yang wajib dengan menggunakan kekerasan, menurut PBB dan kelompok hak asasi manusia. Seorang wanita yang tidak mengenakan hijab dapat menghadapi pelecehan, penangkapan, denda, dan bahkan penjara. Aktivis yang menentang undang-undang tersebut akan menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun.

Para pejabat Iran menyalahkan kerusuhan yang terjadi pada musuh asing, terutama Amerika Serikat dan Israel, sehingga meningkatkan risiko bagi siapa pun yang ditangkap.

Kepemimpinan ulama Syiah di Teheran menggambarkan hijab sebagai “salah satu fondasi peradaban bangsa Iran”.

Polisi moralitas sebagian besar menghilang dari jalanan setelah Amini meninggal dalam tahanan mereka. Namun ketika protes mereda, mereka kembali turun ke jalan dan kamera pengintai dipasang untuk mengidentifikasi dan menghukum perempuan yang tidak mengenakan hijab.

REUTERS

Pilihan Editor: Polri Kirim Bantuan Kemanusiaan Seberat 20,5 Ton untuk Palestina

Berita terkait

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Garda Revolusi: Iran Tak Takut Hancurkan Arogansi Global

3 hari lalu

Garda Revolusi: Iran Tak Takut Hancurkan Arogansi Global

Panglima Garda Revolusi Iran menyatakan Iran tak pernah terhambat dengan sanksi-sanksi Barat.

Baca Selengkapnya

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

9 hari lalu

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, berpotensi melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

13 hari lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Civitas Academica Universitas di Iran Adakan Unjuk Rasa Pro-Palestina

17 hari lalu

Civitas Academica Universitas di Iran Adakan Unjuk Rasa Pro-Palestina

Para mahasiswa, dosen dan staf di berbagai universitas di Iran mengadakan unjuk rasa pro-Palestina di masing-masing kampus.

Baca Selengkapnya

Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

20 hari lalu

Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

Militer Korea Selatan melarang anggotanya menggunakan iPhone bahkan Apple Watch. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Yordania Tegaskan Wilayah Udaranya Bukan Medan Tempur Iran-Israel

26 hari lalu

Yordania Tegaskan Wilayah Udaranya Bukan Medan Tempur Iran-Israel

Pemerintah Yordania menegaskan bahwa wilayah udaranya tidak boleh menjadi medan tempur antara Iran dan Israel.

Baca Selengkapnya

Inggris Tolak Permintaan Israel untuk Tetapkan Garda Revolusi Iran sebagai Teroris

27 hari lalu

Inggris Tolak Permintaan Israel untuk Tetapkan Garda Revolusi Iran sebagai Teroris

Menolak menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai teroris, David Cameron berpendapat lebih baik jika London dapat terus berkomunikasi dengan Teheran.

Baca Selengkapnya

Serangan Iran Tak Kendurkan Israel Tetap Gempur Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza Palestina

27 hari lalu

Serangan Iran Tak Kendurkan Israel Tetap Gempur Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza Palestina

Israel terus luncurkan serangan ke wilayah Jabalia, Gaza meski dikejutkan serangan Iran pekan lalu.

Baca Selengkapnya

Ini 4 Opsi yang Dimiliki Israel untuk Menyerang Balik Iran

29 hari lalu

Ini 4 Opsi yang Dimiliki Israel untuk Menyerang Balik Iran

Israel memiliki beberapa opsi untuk menyerang balik Iran meski sekutunya mendesak untuk tidak mengambil risiko memicu konflik regional.

Baca Selengkapnya