TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Brussel bekerja sama dengan think tank asal Italia, Competere, dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau CPOPC menyelenggarakan diskusi bertajuk “Palm Oil Global Community Meeting on the Adoption of the EUDR and Consumers’ Perception” di kantor KBRI Brussel, Belgia pada Selasa, 24 Oktober 2023. Diskusi bertujuan mengumpulkan pandangan dari negara produsen, importir, maupun asosiasi bisnis di Eropa yang terkait langsung dengan komoditas minyak sawit yang terdampak oleh Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.

Rencananya, regulasi EUDR bakal diimplementasikan pada kuartal keempat 2024 dan kuartal pertama 2025. Diskusi itu juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja CPOPC ke Italia, Belanda, dan Belgia untuk meninjau persiapan implementasi EUDR.

EUDR ditujukan untuk melarang masuknya tujuh produk komoditas yang dituding menyebabkan deforestasi setelah 30 Desember 2020 ke pasar Uni Eropa kecuali lolos berbagai proses uji kelayakan. Produk-produk komoditas yang tercakup dalam regulasi tersebut yakni kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, karet, kedelai, dan sapi ternak.

Sejauh ini, kebijakan EUDR masih belum dilengkapi implementing act yang memungkinkan Uni Eropa bisa secara penuh menerapkan ketentuan-ketentuan bebas deforestasi pada tujuh komoditas pertanian tersebut. Indonesia dan banyak negara produsen ketujuh komoditas lainnya, akan terdampak kebijakan EUDR. Alih-alih memajukan isu lingkungan, beberapa pihak di kalangan bisnis internal Eropa sendiri menilai ketidakjelasan implementasi teknis regulasi deforestasi dapat mendisrupsi perdagangan produk-produk pertanian Indonesia, terutama minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Ambisi EUDR untuk membersihkan rantai pasokan Uni Eropa dari komoditas penyebab deforestasi dinilai belum memiliki teknis implementasi yang jelas, sehingga menyebabkan kekhawatiran baik dari negara produsen maupun industri Eropa yang bergantung pada minyak kepala sawit Indonesia.

“Waktu sudah sangat pendek. Regulasi memang berlaku di awal tahun 2025, namun pada pertengahan 2024 produk sawit Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa sudah harus patuh pada regulasi EUDR karena proses administrasi dapat memakan waktu 5-6 bulan,” tegas Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman. Namun sampai berita ini diturunkan, Uni Eropa belum juga memberikan panduan teknis implementasi kepada publik.

Presiden dan Co-Founder Competere, Pietro Paganini, menyampaikan diskusi Palm Oil Global Community berupaya untuk menampung pandangan dan menjembatani diskusi para aktor yang akan terdampak EUDR baik dari di negara produsen maupun di Uni Eropa. Tercatat beberapa asosiasi bisnis sawit dari Belgia, Belanda, Italia, dan negara lainnya turut hadir secara daring maupun luring untuk saling bertukar pandangan. Poin yang mencuat di antaranya harmonisasi pelaksanaan EUDR yang dianggap tidak mudah karena melibatkan 27 negara dan juga mengenai perlunya periode adaptasi guna mengarahkan EUDR agar menjadi regulasi yang solutif dan tidak cenderung punitif.

Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa, Andri Hadi menilai interaksi yang terus dilakukan antar pihak yang berkepentingan dalam isu EUDR di Brussel sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi aturan pelaksanaan EUDR. Negara produsen seperti Indonesia, sangat mengharapkan agar teknis implementasi EUDR dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara produsen, yang terdampak banyak oleh regulasi EUDR.

Partisipasi yang cukup luas dan beberapa pandangan maupun kekhawatiran yang cenderung serupa dari berbagai pihak pada acara diskusi Palm Oil Global Community mengirimkan sinyal kuat kepada Uni Eropa untuk segera melakukan langkah tindak lanjut dalam implementasi regulasi EUDR. Ketidakjelasan implementasi EUDR akan semakin berisiko terhadap hubungan dagang antara Uni Eropa dengan negara-negara mitranya, dan yang terburuk dapat berdampak pada terkucilkannya para petani kecil dari rantai pasok global.

Pilihan Editor: Satu-satunya Rumah Sakit Kanker di Gaza Terancam Tutup di Tengah Blokade