TEMPO.CO, Jakarta - Para sultan Malaysia dijadwalkan bertemu pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, untuk memilih raja berikutnya dari kalangan mereka sendiri, kantor berita negara Bernama melaporkan pada Kamis.

Pengumuman resmi mengenai raja berikutnya atau Yang di-Pertuan Agong diperkirakan akan diumumkan segera setelah salat Jumat, menandai puncak dari tradisi yang telah menjadi bagian integral dari pemerintahan Malaysia sejak kemerdekaannya lebih dari enam dekade lalu, menurut portal berita The Star.

Pemilu mendatang akan menentukan raja di negara tersebut untuk masa jabatan lima tahun sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federal, yang juga mencakup pemilihan wakil Raja.

Hanya sembilan Penguasa yang tergabung dalam Konferensi Penguasa yang dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara rahasia.

Pertemuan dua hari Konferensi Penguasa dimulai Kamis, 25 Oktober 2023, di Istana Negara, menandai sesi ke-262. Dipimpin oleh penguasa Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, sidang tersebut dilanjutkan dengan pertemuan pribadi yang secara eksklusif dihadiri oleh para Penguasa.

Data sejarah mengungkapkan bahwa pada siklus rotasi awal dari tahun 1957, ketika kantor Yang di-Pertuan Agong didirikan, hingga tahun 1994, Negri Sembilan memimpin, disusul oleh Selangor, Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah akan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Januari tahun depan, membuka jalan bagi penguasa Johor untuk mengambil posisi bergengsi Yang di-Pertuan Agong.

Sementara itu, Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah diperkirakan akan ditunjuk sebagai wakilnya.

Malaysia merupakan negara demokrasi parlementer, dengan raja menjabat sebagai kepala negara.

Malaysia memiliki sistem unik di mana kepala sembilan keluarga kerajaan bergiliran menjadi raja untuk masa jabatan lima tahun.

Raja hanya memainkan peran seremonial dan memiliki sedikit kekuasaan diskresi, namun monarki menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir di tengah periode ketidakpastian politik yang berkepanjangan.

REUTERS

Pilihan Editor 10 Anggota DPR AS Menolak RUU Dukung Israel, Ini Alasannya