TEMPO.CO, Jakarta - Gaza membutuhkan miliaran dolar bantuan ekonomi internasional sebagai kompensasi dari pembatasan selama bertahun-tahun yang telah menghambat perekonomian dan pembangunannya, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada Rabu, 25 Oktober 2023 oleh badan perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum krisis yang dimulai pada 7 Oktober lalu terjadi, blokade yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah melemahkan perekonomian Gaza, menurut laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengenai perkembangan ekonomi Wilayah Pendudukan Palestina pada 2022. Situasi tersebut menyebabkan 80 persen penduduknya bergantung pada bantuan internasional.

“Para donor dan komunitas internasional perlu memberikan bantuan ekonomi yang signifikan untuk memperbaiki kerusakan besar yang dialami Gaza akibat pembatasan dan penutupan yang berkepanjangan serta seringnya operasi militer, yang telah menghambat perekonomian dan menghancurkan infrastruktur,” kata laporan itu.

Sejak Juni 2007, Gaza menghadapi beberapa operasi militer Israel serta pembatasan pergerakan orang dan barang dengan pembatasan di darat, laut, dan udara, yang kemudian melemahkan perekonomiannya.

Pembatasan pergerakan juga menghambat akses terhadap layanan kesehatan dan layanan penting lainnya, karena 80 persen warga Gaza bergantung pada bantuan internasional. Penduduk Gaza pada 2022 juga kesulitan mengakses listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah yang layak, bahkan sebelum blokade yang sedang diterapkan Israel saat ini.

Hal ini berarti terdapat 65 persen kemungkinan bagi warga Gaza untuk menjadi miskin, 41 persen kemungkinan untuk keluar dari pekerjaan karena putus asa, dan 45 persen kemungkinan untuk menjadi pengangguran, demikian kesimpulan laporan tersebut.

“Meskipun bantuan donor penting untuk membantu masyarakat Gaza, bantuan tersebut tidak boleh dilihat sebagai pengganti untuk mengakhiri pembatasan dan penutupan. Dan (kami) menyerukan Israel dan semua pihak untuk memikul tanggung jawab mereka berdasarkan hukum internasional,” kata laporan itu.

Berbicara kepada wartawan di Jenewa, direktur divisi globalisasi dan strategi pembangunan UNCTAD Richard Kozul-Wright mengatakan sulit untuk memperkirakan berapa banyak dana yang sebenarnya dibutuhkan Gaza sampai konflik saat ini berhenti. “Tapi jumlahnya akan mencapai miliaran dolar,” ungkapnya.

Terdapat juga penurunan tajam bantuan antara 2008 dan 2022, dari US$2 miliar atau 27 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi US$550 juta atau kurang dari 3 persen PDB tahun lalu.

Hampir separuh penduduk Gaza menganggur dan lebih dari separuhnya hidup dalam kemiskinan, kata laporan itu.

Meskipun para pekerja di Gaza telah diizinkan mengakses pasar kerja di Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, jumlah izin yang dikeluarkan terlalu sedikit untuk mengatasi kemiskinan. Jumlah tersebut hanya mencakup sekitar satu persen dari pekerja yang dipekerjakan di Gaza.

“Penutupan perbatasan dan operasi militer yang berulang-ulang telah menggerakkan lingkaran setan keruntuhan ekonomi dan kelembagaan yang menjadikan Gaza mengalami ‘pembangunan yang terbalik’,” kata laporan itu.

“Dampaknya tidak terbatas pada jangka pendek saja. Dampak tidak langsung dan jangka panjang akan berdampak pada generasi-generasi mendatang.”

REUTERS

Pilihan Editor: Uskup Polandia Mundur Gara-gara Skandal Pesta Seks Seorang Pastor